Hasil Real Count dengan Sirekap Berbeda, PPP Ingatkan KPU Kembali ke UU

Senin, 04 Maret 2024 - 23:17 WIB
loading...
Hasil Real Count dengan...
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyoroti adanya perbedaan hasil antara real count dengan data yang disajikan di Sirekap KPU. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyoroti adanya perbedaan hasil antara real count dengan data yang disajikan di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengingatkan KPU untuk kembali ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur tentang hasil penghitungan suara yang sah.

Salah satunya, kata dia, melalui rekapitulasi berjemjanh dari tingkat daerah ke pusat. "KPU kembali ke UU Pemilu, bahwa hasil yang sah itu hasil penghitungan yang secara berjenjang," ujar pria yang disapa Awiek ini saat dihubungi, Senin (4/3/2024).

Kendati demikian, Awiek menyarankan kepada KPU untuk menghentikan rekapitulasi pada Sirekap. Apalagi, kata Awiek, Sirekap KPU itu merupakan alat bantu penghitungan suara.

Baca juga: Hasil Quick Count Pileg Versi Charta Politika: PSI Tidak Lolos ke Parlemen



"Sirekap itu hanya alat bantu, sehingga sebaiknya dihentikan saja Sirekap itu," tandasnya.

Keberadaan Sirekap memang menjadi polemik beberapa waktu terakhir. Pasalnya, Sirekap kerap menyajikan hasil hitung yang tidak sesuai dengan real count seperti yang tertera dalam form C hasil.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
Eks Pimpinan Sidang...
Eks Pimpinan Sidang Muktamar PPP Ungkap Fakta Mengejutkan
Kader PPP Berbagai Wilayah...
Kader PPP Berbagai Wilayah Gugat Taj Yasin dan Agus Suparmanto di PN Jaksel
Saksi Penggugat Akui...
Saksi Penggugat Akui AD/ART PPP Tak Berubah, Posisi Tergugat Menguat
Kuasa Hukum PPP Maluku...
Kuasa Hukum PPP Maluku Anggap Tim Sengketa Internal DPP Tak Punya Legitimasi Hukum
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Saksi Sebut SK Plt Maluku Cacat Hukum
10 Tahun Tanpa Kantor,...
10 Tahun Tanpa Kantor, Kini PPP Bengkulu Tengah Siap Tancap Gas
Rekomendasi
Iran Klaim Tembakkan...
Iran Klaim Tembakkan Rudal ke Arah 2 Kapal Perang AS, tapi Disangkal Amerika
Bongkar Gudang Penyimpanan...
Bongkar Gudang Penyimpanan Kosmetik Impor Ilegal di Tangerang, BPOM Ungkap Modus Operandi dan Peredaran
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Berita Terkini
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Infografis
Logo HUT ke-80 RI, Ini...
Logo HUT ke-80 RI, Ini Penjelasan Angka 80 Warna Merah-Putih dengan Garis Infinity
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved