Masalah Klasik Dibalik Rendahnya Serapan Anggaran Daerah
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 09:07 WIB
loading...
A
A
A
Robert menuturkan memang ada masalah teknis ketika pegawai negeri sipil (PNS) ini bekerja dari rumah. Mereka tidak banyak melakukan perjalanan dinas dan belanja lapangan sekarang sulit. Kemudian, rekanan dan pihak ketiga belum bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan untuk bergerak karena pandemi Covid-19.
“Tapi lihat yang refocusing program tanpa butuh keterlibatan presiden terlalu dalam itu bisa. Ada tiga aspek prioritas (penanganan pandemi), yakni belanja sistem kesehatan, belanja terkait jaring pengaman sosial, dan penanggulangan ekonomi dalam bentuk insentif kepada UKM. Yang seperti itu tidak perlu keterlibatan fisik. Itu dikelola dan kerja di rumah sekalipun bisa,” paparnya.
(Baca: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri Libatkan Kemitraan)
Dalam mengeluarkan anggaran yang besar dan singkat, pemda memang cukup berhati-hati. Robert membenarkan pemda sempat khawatir mengeluarkan anggaran pada bulan Mei dan Juni. Hal itu disebabkan disharmoni regulasi antarkementerian. Namun, semakin ke sini regulasinya sudah terpadu. Sekarang masalahnya ada pada birokrasi di lapangan yang masih menggunakan pola kerja dan mindset lama.
Namun, ada juga serapan anggaran rendah karena masalah konflik politik di daerah, seperti Kabupaten Jember. Sampai hari APBD-nya belum disahkan karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bupatinya ribut dan sedang dalam proses pemakzulan. Robert menegaskan situasi politik seperti itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah pusat harus turun tangan.
“Tapi lihat yang refocusing program tanpa butuh keterlibatan presiden terlalu dalam itu bisa. Ada tiga aspek prioritas (penanganan pandemi), yakni belanja sistem kesehatan, belanja terkait jaring pengaman sosial, dan penanggulangan ekonomi dalam bentuk insentif kepada UKM. Yang seperti itu tidak perlu keterlibatan fisik. Itu dikelola dan kerja di rumah sekalipun bisa,” paparnya.
(Baca: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri Libatkan Kemitraan)
Dalam mengeluarkan anggaran yang besar dan singkat, pemda memang cukup berhati-hati. Robert membenarkan pemda sempat khawatir mengeluarkan anggaran pada bulan Mei dan Juni. Hal itu disebabkan disharmoni regulasi antarkementerian. Namun, semakin ke sini regulasinya sudah terpadu. Sekarang masalahnya ada pada birokrasi di lapangan yang masih menggunakan pola kerja dan mindset lama.
Namun, ada juga serapan anggaran rendah karena masalah konflik politik di daerah, seperti Kabupaten Jember. Sampai hari APBD-nya belum disahkan karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bupatinya ribut dan sedang dalam proses pemakzulan. Robert menegaskan situasi politik seperti itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah pusat harus turun tangan.
Lihat Juga :
