Belanja Daerah Harus Dipercepat
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 06:41 WIB
loading...
A
A
A
“Kalau problem teknis, prosedur, dan sebagainya, harus ada tindakan khusus. Kita saat ini situasinya tidak normal, maka tidak bisa menggunakan cara-cara dan proses lama. Menteri Keuangan sudah mulai mendorong relaksasi belanja dana desa. Kemendagri membuat regulasi relaksasi APBD desa,” katanya.
Berdasarkan data KPPOD, sejak 2001 silam, hambatan dalam pengeluaran anggaran itu selalu sama yakni politik, teknis, dan hukum. Robert menerangkan jika masalahnya politik, seperti lambatnya pengesahan APBD itu harus diteguroleh pemerintah pusat. Pasalnya, lambatnya pengesahan akan merembet ke belanja daerah yang ikut telat.
“Kalau masalahnya teknis, harus dicari masalahnya. Terkait hukum itu soal regulasi yang mungkin membingungkan dan menjebak, itu perlihat oleh Kemendagri. Jadi kasus per kasus harus dilihat,” katanya. (Lihat videonya: Hujan Es Disertai Angin Kencang Terjadi di Cimahi)
Peneliti Indef Bhima Yudhistira berpendapat, kunci meningkatkan realisasi belanja di daerah terletak pada percepatan program-program stimulus penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Dia mendorong, agar komite pemulihan ekonomi juga berperan dalam percepatan realisasi anggaran di daerah.
Menurutnya, pejabat di daerah termasuk gubernur dan bupati/walikota jangan ragu membelanjakan anggaran karena dilindungi oleh UU No 2 tahun 2020. (F.W. Bahtiar/Dita Angga/Kunthi Fahmar Sandy)
Berdasarkan data KPPOD, sejak 2001 silam, hambatan dalam pengeluaran anggaran itu selalu sama yakni politik, teknis, dan hukum. Robert menerangkan jika masalahnya politik, seperti lambatnya pengesahan APBD itu harus diteguroleh pemerintah pusat. Pasalnya, lambatnya pengesahan akan merembet ke belanja daerah yang ikut telat.
“Kalau masalahnya teknis, harus dicari masalahnya. Terkait hukum itu soal regulasi yang mungkin membingungkan dan menjebak, itu perlihat oleh Kemendagri. Jadi kasus per kasus harus dilihat,” katanya. (Lihat videonya: Hujan Es Disertai Angin Kencang Terjadi di Cimahi)
Peneliti Indef Bhima Yudhistira berpendapat, kunci meningkatkan realisasi belanja di daerah terletak pada percepatan program-program stimulus penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Dia mendorong, agar komite pemulihan ekonomi juga berperan dalam percepatan realisasi anggaran di daerah.
Menurutnya, pejabat di daerah termasuk gubernur dan bupati/walikota jangan ragu membelanjakan anggaran karena dilindungi oleh UU No 2 tahun 2020. (F.W. Bahtiar/Dita Angga/Kunthi Fahmar Sandy)
(ysw)
Lihat Juga :
