Tanggapan Timses Sikapi Desakan Ma'ruf Amin Mundur dari Jabatannya

JAKARTA - Joko Widodo telah memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Sejumlah seruan pun muncul agar Kiai Ma'ruf yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mundur dari posisinya sebagai Rais di Organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menanggapi hal ini, tim sukses Jokowi-Ma'ruf menilai PBNU telah berdiri lama sejak 1926 dengan memiliki kultur dan perangkat aturan tersendiri. Sehingga, tim kampanye merasa tidak berwenang menindak lanjuti permintaan agar Ma'ruf mundur dari organisasinya.

"Tetapi apa pun memang dengan menjadi calon wakil presiden itu KH Ma'ruf amin menjadi milik bangsa, KH maruf menjadi representasi yang mengayomi yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi yang memiliki teknokraksi yang sangat baik kemudian rasa empati kepada rakyat sangat kuat," ujar Sekretaris Tim Kampaye Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto usai pelatihan Juru bicara kampanye nasional, Hotel Oria Menteng, Jakarta 13 Agustus 2018.

Dia menganggap figur Ma'ruf bisa saling melengkapi untuk Jokowi pada periode kedua nanti. Hasto menganggap kehadiran Ma'ruf sebagai cawapres Jokowi menjadi pengayom untuk seluruh bangsa. Apalagi selama ini Ma'ruf banyak dikenal masyarakat sebagai Ketua Umum MUI.

"Tetapi sosok sebagai soerang ulama kan tidak dihilangkan, nanti justu yang akan tampil adalah penampilan yang berbeda dengan kultur yang sama, ya itu yang akan tampak dari sosok KH Maruf," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk mantan Rais Aam PBNU Mustofa Bisri atau Gus Mus menilai Ma'ruf harus mundur dari jabatannya, baik di PBNU maupun di MUI.