Ikrar Nusa Bhakti Sebut Hak Angket DPR Penting untuk Demokrasi Indonesia

Sabtu, 24 Februari 2024 - 20:48 WIB
loading...
A A A
Baca juga: Tanggapi Wacana Hak Angket, JK: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Jangan Khawatir

"Contoh yang terlihat jelas kasat mata, bagaimana dia menjadikan anak sulungnya (Gibran Rakabuming Raka) menjadi cawapres. Ayah pasti akan membantu anaknya dengan cara apa pun, baik yang legal maupun ilegal," kata Ikrar.

Bantuan sosial (bansos) beras dan BLT juga harus benar-benar dikupas tuntas. Pemerintah, kata Ikrar, harus menjelaskan berapa bantuan pada 2023 dan 2024, dan mengapa dilakukan secara bertubi-tubi sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.

"Mengapa beras hilang di pasar, rakyat kecil dibuat tidak berdaya, sehingga membutuhkan bansos dan BLT, dibantu dengan intensitas politik pada paslon tertentu dan buat saya itu sangat tidak bermoral. Dan bisa dilihat anggarannya dalam jumlah triliun, artinya ini penggunaan keuangan negara untuk paslon tertentu," katanya.

Ikrar juga melihat ada upaya mengkreditkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai politik tertentu, di mana salah satu putra bungsunya (Kaesang Pangarep) menjadi Ketua Umum dan dijadikan bahan kampanye di media televisi maupun baliho saat Pemilu 2024.

"Bagaimana seorang Presiden muncul dalam kampanye-kampanye partai politik seperti PSI. Dia bisa mengatakan bahwa itu kan partai mengutip pidato saya, tapi kalau benar partai mengutip, kenapa tidak dilarang. Seorang Presiden kan bisa mengatakan eh jangan dong, itu kan saya presiden, nggak boleh dong ada dalam kampanye partai politik. Tapi itu tidak dilakukan, tapi gimmick-gimmick presiden dekat dengan partai politik tertentu justru sengaja dilakukan oleh presiden. Itu merupakan bagian dari abuse of power sehingga dapat menjadi preseden tidak baik dalam Pemilu 2024," kata Ikrar Nusa Bhakti.

Ikrar menjelaskan para purnawirawan mendorong partai politik yang memang ingin mengajukan hak angket agar bisa tegas mendukung hak angket di DPR. "Atau nanti justru masuk angin, karena pasti akan ada tawaran masuk koalisi, tawaran duduk di kabinet, itu akan membuat ketidakpercayaan terhadap partai politik tersebut," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menata Demokrasi Produktif...
Menata Demokrasi Produktif untuk Kesejahteraan Lintas Generasi
28 Tahun Reformasi 1998:...
28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Kebangkitan Nasional...
Kebangkitan Nasional dengan Meningkatkan Kohesi Sosial
Feri Amsari Dipolisikan,...
Feri Amsari Dipolisikan, Pangi Syarwi Chaniago: Negara Demokrasi 'Dewanya' Itu Kebebasan
Todung Mulya Lubis Jadi...
Todung Mulya Lubis Jadi Kuasa Hukum Saiful Mujani di Kasus Dugaan Makar
Puspoll Nilai Parliamentary...
Puspoll Nilai Parliamentary Threshold Perlu Formula Seimbang antara Stabilitas dan Demokrasi
Siapa Jimmy Lai? Taipan...
Siapa Jimmy Lai? Taipan Pro-demokrasi Hong Kong yang Divonis 20 Tahun Penjara
Posko BPOM Peduli Banjir...
Posko BPOM Peduli Banjir Aceh, Taruna Ikrar: Hadirkan Layanan Konseling
Separuh Penduduk Barat...
Separuh Penduduk Barat Yakin Demokasi Sudah Lumpuh, Apa Pemicunya?
Rekomendasi
Selamatkan Petani, Peran...
Selamatkan Petani, Peran DSI dalam Tata Niaga Sawit Disebut Perlu Evaluasi Ulang
Disdik Depok Dukung...
Disdik Depok Dukung Penuh Liga Bintang Juara GTV, Jadi Wadah Prestasi Siswa SD
Purbaya Santai Tanggapi...
Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai Bangun Ekonomi
Berita Terkini
Berkas Perkara Roy Suryo...
Berkas Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa Dilimpahkan ke PN Jakarta Timur
Berkas Perkara 3 Pejabat...
Berkas Perkara 3 Pejabat Bea Cukai Dilimpahkan ke Pengadilan, Segera Disidang
Ferdinand: Pernyataan...
Ferdinand: Pernyataan Tiyo Soal Teror Alat Penyadap Masuk Kategori Penyebaran Hoaks
Putusan PTUN Tegaskan...
Putusan PTUN Tegaskan Keabsahan SK Menkum, Kepemimpinan Mardiono sebagai Ketum PPP Sah
Mengapa Harga Beras...
Mengapa Harga Beras Terus Merangkak Naik?
SPI Jadi yang Pertama...
SPI Jadi yang Pertama Beri Naskah Analisis RUU Advokat ke Pemerintah
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved