KPU Tidak Tindak Lanjuti Rekomendasi Bawaslu, Rahmat Bagja: Bagi Kami Masalah
loading...
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengungkapkan jika rekomendasi yang diajukan Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ditindaklanjuti adalah sebuah masalah. Foto/Bawaslu
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) , Rahmat Bagja mengungkapkan jika rekomendasi yang diajukan Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ditindaklanjuti adalah sebuah masalah. Bagja menegaskan rekomendasi yang diajukan Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU.
"Masalah (rekomendasi Bawaslu tak ditindaklanjuti) bagi kami masalah. Rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU," ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Rekomendasi yang dimaksud oleh Bagja adalah soal Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) yang dinilai Bawaslu banyak memiliki masalah.
Namun, hanya sebagian rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU. Bagja mengatakan rekomendasi yang diberikan sudah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lapangan.
"Memang laporan di LHP ada dugaan demikian. Kan baru dugaan, berhasil atau tidaknya dugaan tersebut, kalau berhasil pasti PSU. kalau tidak berhasil karena sudah dicegah, tidak bisa PSU," jelas Bagja.
Di sisi lain, KPU menyampaikan bakal melaksanakan PSU di sebanyak 686 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
"Pemungutan suara ulang tersebar di 38 provinsi, dengan jumlah 686 tempat pemungutan suara," kata Komisioner KPU, Idham Holik dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Jumlah pelaksanaan PSU yang dilakukan KPU ini lebih sedikit dari rekomendasi Bawaslu. Bawaslu pada Rabu 21 Februari 2024 lalu merekomendasikan kepada KPU agar sebanyak 780 TPS dilakukan PSU. Adapun terkait hal ini, KPU mengklaim masih melakukan konsolidasi data.
"Ada 780 rekomendasi PSU dari Bawaslu, lalu kenapa sore hari ini updatenya hanya 686? Kami saat ini masih mengkonsolidasikan data, sehingga data yang bisa kami sampaikan baru sebanyak 686 untuk pemungutan suara ulang," jelas Idham.
"Masalah (rekomendasi Bawaslu tak ditindaklanjuti) bagi kami masalah. Rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU," ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Rekomendasi yang dimaksud oleh Bagja adalah soal Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) yang dinilai Bawaslu banyak memiliki masalah.
Namun, hanya sebagian rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU. Bagja mengatakan rekomendasi yang diberikan sudah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lapangan.
"Memang laporan di LHP ada dugaan demikian. Kan baru dugaan, berhasil atau tidaknya dugaan tersebut, kalau berhasil pasti PSU. kalau tidak berhasil karena sudah dicegah, tidak bisa PSU," jelas Bagja.
Di sisi lain, KPU menyampaikan bakal melaksanakan PSU di sebanyak 686 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
"Pemungutan suara ulang tersebar di 38 provinsi, dengan jumlah 686 tempat pemungutan suara," kata Komisioner KPU, Idham Holik dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Jumlah pelaksanaan PSU yang dilakukan KPU ini lebih sedikit dari rekomendasi Bawaslu. Bawaslu pada Rabu 21 Februari 2024 lalu merekomendasikan kepada KPU agar sebanyak 780 TPS dilakukan PSU. Adapun terkait hal ini, KPU mengklaim masih melakukan konsolidasi data.
"Ada 780 rekomendasi PSU dari Bawaslu, lalu kenapa sore hari ini updatenya hanya 686? Kami saat ini masih mengkonsolidasikan data, sehingga data yang bisa kami sampaikan baru sebanyak 686 untuk pemungutan suara ulang," jelas Idham.
(kri)
Explore More