Din Syamsuddin Bersama Sekitar 100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM
loading...
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin bersama sekitar 100 tokoh melakukan deklarasi menolak penyelenggaran pemungutan suara dengan kecurangan. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih melakukan deklarasi menolak penyelenggaran pemungutan suara dengan kecurangan . Deklarasi dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," ujar Din Syamsuddin.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket: DPR Harus Segera Panggil Penyelenggara Pemilu
Di samping itu, kelompok turut prihatin dengan pelaksaan Pilpres 2024. Pasalnya, penyelenggaraan pesta demokrasi saat ini jauh dari demokrasi bangsa dan jujur dan berkeadilan.
"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," ucapnya.
Din pun menyebut bahwa kecurangan pilpres sudah terpantau jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Karena itu, ia menganggap bahwa bentuk kecurangan ini dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masih (TSM).
“Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti dugaan kecurangan rekapitulasi suara berasal dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli saat menganalisa masalah yang terjadi dalam alat bantu, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon 02," tuturnya.
Dalam acara deklarasi setidaknya terdapat 100 lebih tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, mantan Wakapolri Oegroseno, dan masih banyak lagi.
“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," ujar Din Syamsuddin.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket: DPR Harus Segera Panggil Penyelenggara Pemilu
Di samping itu, kelompok turut prihatin dengan pelaksaan Pilpres 2024. Pasalnya, penyelenggaraan pesta demokrasi saat ini jauh dari demokrasi bangsa dan jujur dan berkeadilan.
"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," ucapnya.
Din pun menyebut bahwa kecurangan pilpres sudah terpantau jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Karena itu, ia menganggap bahwa bentuk kecurangan ini dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masih (TSM).
“Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti dugaan kecurangan rekapitulasi suara berasal dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli saat menganalisa masalah yang terjadi dalam alat bantu, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon 02," tuturnya.
Baca Juga
Dalam acara deklarasi setidaknya terdapat 100 lebih tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, mantan Wakapolri Oegroseno, dan masih banyak lagi.
(kri)
Explore More