KPU Minta Jajaran Daerah Jaga Keaslian Suara Pemilih dari TPS hingga Nasional

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:34 WIB
loading...
KPU Minta Jajaran Daerah...
Ketua KPU, Hasyim Asyari minta KPU di masing-masing daerah untuk menjaga keaslian suara pemilih dari TPS hingga rekapitulasi di tingkat nasional. Foto/Felldy Utama/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Hasyim Asy'ari minta KPU di masing-masing daerah untuk menjaga keaslian suara pemilih dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga rekapitulasi di tingkat nasional.

Pesan ini disampaikan Hasyim dalam sambutannya di acara Pelantikan Anggota KPU Provinsi pada 2 Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 13 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi Periode 2024-2029 yang digelar di ruang sidang Utama KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Hasyim menyampaikan, saat ini sudah masuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ia meminta, para anggota KPU provinsi untuk melakukan supervisi dan pemantauan secara ketat supaya proses-prosesnya berjalan secara jujur, profesional, transparan, dan akuntabel.

Baca juga: KPU Sebut 2.325 TPS Salah Input Data di Sirekap

Menurut dia, ini merupakan tugas yang sangat penting bagi para penyelenggara Pemilu selain memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara.

"Setelah proses pemungutan suara, penghitungan suara. Maka kewajiban kita, tugas kita, adalah menjaga keaslian atau kemurnian suara pemilih mulai dari TPS sampai nanti rekapitulasi tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional," kata Hasyim.

Di sisi lain ia mengingatkan, KPU provinsi merupakan pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi. Sehingga, harus mampu memimpin serta mengkoordinasikan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing.

Demikian juga, kata dia, KPU kabupaten/kota adalah pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten/kota masing-masing memimpin mengorganisir kegiatan kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Hasyim menyampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang bertugas menjadi pemimpin kepemiluan di daerahnya masing-masing, agar bisa bekerja efektif dengan keteladanan.

"Jadi, kalau kita bicara, tapi kemudian kita tidak melaksanakan, tapi minta orang lain untuk melaksanakan, tentu apa yang kita minta, apa yang kita perintahkan juga tidak akan didengarkan orang, tidak akan efektif. Maka, mulailah dari diri kita sendiri supaya kemudian kepemimpinan kita efektif," pungkasnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Gugat Penetapan Capres...
Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
KPU Ingatkan PPP Tetap...
KPU Ingatkan PPP Tetap Mengacu UU Pemilu dan Parpol saat Daftar Peserta Pemilu
Roy Suryo Tuding Format...
Roy Suryo Tuding Format Ukuran Ijazah Jokowi Berbeda, Ketum Jokman: Ini Sesuatu Hal yang Enggak Masuk Akal
Bonatua Sebut KPU Bakal...
Bonatua Sebut KPU Bakal Buka Ijazah Jokowi ke Publik Pekan Depan
Sidang Bonjowi, KIP...
Sidang Bonjowi, KIP Periksa KPU hingga Polda Metro Jaya
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Akan Gugat KPU terkait Ijazah Jokowi
DPD Partai Perindo Jakarta...
DPD Partai Perindo Jakarta Timur dan KPU Bahas Verifikasi Faktual
Rekomendasi
Tuduh AS Biang Kisruh,...
Tuduh AS Biang Kisruh, Kim Jong-un: Korut Akan Jalankan Posisinya sebagai Negara Nuklir
Timnas Iran Tinggalkan...
Timnas Iran Tinggalkan Surat Tulisan Tangan di Ruang Ganti Piala Dunia 2026
5 Poin Penting Perundingan...
5 Poin Penting Perundingan Damai Iran-AS Putaran Pertama, dari Pencairan Aset hingga Lebanon
Berita Terkini
Kasus Tudingan Ijazah...
Kasus Tudingan Ijazah Segera Disidang, Pengacara Pastikan Jokowi Hadir
Qodari: Haji 2026 Lancar,...
Qodari: Haji 2026 Lancar, Masa Tunggu Dipangkas dan Layanan Ditingkatkan
KPK Perpanjang Penahanan...
KPK Perpanjang Penahanan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Cs selama 40 Hari
Prabowo Teken UU Polri,...
Prabowo Teken UU Polri, Pakar Optimistis Kepolisian Jadi Institusi yang Modern dan Presisi
6 Poin Pernyataan Roy...
6 Poin Pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah Penahanan Ditangguhkan
Tim Hukum Merah Putih:...
Tim Hukum Merah Putih: Tawaran RJ untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukan Ajakan Jokowi
Infografis
20 Negara yang Pernah...
20 Negara yang Pernah Dijajah Alexander Agung, dari Pakistan hingga Palestina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved