Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh Diduga untuk Redam Isu Hak Angket Bansos
Senin, 19 Februari 2024 - 18:02 WIB
loading...
Pemerhati Pemilu 2024, Ray Rangkuti (peci hitam). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerhati Pemilu 2024, Ray Rangkuti menduga pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk meredam bergulirnya isu hak angket bantuan sosial (bansos) di DPR oleh partai politik nonkoalisi Prabowo-Gibran.
Ray melihat, salah satu agenda yang akan disampaikan oleh partai-partai di luar Partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket terkait dugaan adanya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Di mana, presiden terlibat langsung dalam pemberian bansos dimaksud.
Menurutnya, potensi ini besar karena partai-partai yang tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran jika ditotalkan jumlahnya mencapai 314 kursi atau mayoritasnya di DPR.
"Oleh karena itulah, untuk mungkin tidak terjadi dan terlaksananya hak angket itu, salah satu ya meminta pengertian dari Nasdem mungkin kalo hak angket nanti tetap berlangsung, setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya," kata Ray, Senin (19/2/2024).
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Berlangsung 1 Jam
Dia pun menyinggung salah satu pernyataan presiden pasca pertemuannya dengan Surya Paloh menyebut bahwa pertemuan itu semacam jembatan. Ray menafsirkan, Nasdem diminta atau diharapkan oleh Presiden Jokowi agar dapat menjadi penjembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya hak angket tersebut.
Di sisi lain, dia berpandangan bahwa hak angket ini memang penting. Pasalnya, ini kali pertamanya melihat di dalam pelaksanaan pemilu sebuah penggunaan uang negara dalam hal ini adalah bansos yang sedikit banyak, diindikasinya berimplikasi terhadap elektoral, terhadap kenaikan suara.
Ray melihat, salah satu agenda yang akan disampaikan oleh partai-partai di luar Partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket terkait dugaan adanya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Di mana, presiden terlibat langsung dalam pemberian bansos dimaksud.
Menurutnya, potensi ini besar karena partai-partai yang tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran jika ditotalkan jumlahnya mencapai 314 kursi atau mayoritasnya di DPR.
"Oleh karena itulah, untuk mungkin tidak terjadi dan terlaksananya hak angket itu, salah satu ya meminta pengertian dari Nasdem mungkin kalo hak angket nanti tetap berlangsung, setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya," kata Ray, Senin (19/2/2024).
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Berlangsung 1 Jam
Dia pun menyinggung salah satu pernyataan presiden pasca pertemuannya dengan Surya Paloh menyebut bahwa pertemuan itu semacam jembatan. Ray menafsirkan, Nasdem diminta atau diharapkan oleh Presiden Jokowi agar dapat menjadi penjembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya hak angket tersebut.
Di sisi lain, dia berpandangan bahwa hak angket ini memang penting. Pasalnya, ini kali pertamanya melihat di dalam pelaksanaan pemilu sebuah penggunaan uang negara dalam hal ini adalah bansos yang sedikit banyak, diindikasinya berimplikasi terhadap elektoral, terhadap kenaikan suara.
Lihat Juga :
