Soal Data Suara Form C1 Tak Sinkron di KPU, Feri Amsari Beberkan Sejumlah Kejanggalan
Senin, 19 Februari 2024 - 10:59 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari. Foto/IG Feri Amsari
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari menuding penyelenggara Pemilu seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja membiarkan input data jumlah suara yang tidak masuk akal ke dalam sistem teknologi informasi (TI).
Feri pun memberi contoh di form C1, ada salah satu pasangan calon (paslon) mendapat 600 suara di salah satu tempat pemungutan suara (TPS). Padahal kata Feri, satu TPS maksimal ada 300 pemilih. Seharusnya, sambung Feri, sistem TI KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS.
"Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi," kata Feri dalam kanal Abraham Samad Speak Up yang dikutip Senin (19/2/2024).
Baca juga: Pakar Hukum Feri Amsari: Kecurangan Pemilu 2024 Dimulai dari Penunjukan Kepala Daerah
"Sehingga pada hari penghitungan, input data meledak suara paslon nomor 02. Secara psikologis politik dia sudah dianyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan," tambahnya.
Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menilai, ada psikologi politik bermain untuk seolah-olah memenangkan pertarungan.
Dikatakan Feri, jika salah satu paslon dibuat menang dengan menggandakan perolehan suara berkali lipat, dan setelah dilakukan perbaikan data, ternyata suaranya tidak cukup, maka paslon yang mengklaim menang akan heboh sendiri. Apalagi, ada paslon yang mendeklarasikan kemenangan.
"Saya mohon maaf kepada KPU dengan membiarkan input data yang tidak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya sederhana saja, setiap suara lebih dari 300 ditolak, diperbaiki dulu," terangnya
Feri pun membandingkan sistem input data hasil pemilu dalam platform masyarakat sipil. Menurutnya, sistem input data platform masyarakat sipil jauh lebih canggih dibandingkan sistem KPU.
"Bagi saya ini aneh, jangan-jangan KPU terlibat, menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dikatakan menang," ujarnya
Menurut Feri, ada permainan pada sistem TI. Itulah sebabnya, ujarnya, KPU tidak pernah berani membuka sistem TI untuk dilakukan cek dan ricek semacam audit forensik TI.
Feri pun memberi contoh di form C1, ada salah satu pasangan calon (paslon) mendapat 600 suara di salah satu tempat pemungutan suara (TPS). Padahal kata Feri, satu TPS maksimal ada 300 pemilih. Seharusnya, sambung Feri, sistem TI KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS.
"Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi," kata Feri dalam kanal Abraham Samad Speak Up yang dikutip Senin (19/2/2024).
Baca juga: Pakar Hukum Feri Amsari: Kecurangan Pemilu 2024 Dimulai dari Penunjukan Kepala Daerah
"Sehingga pada hari penghitungan, input data meledak suara paslon nomor 02. Secara psikologis politik dia sudah dianyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan," tambahnya.
Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menilai, ada psikologi politik bermain untuk seolah-olah memenangkan pertarungan.
Dikatakan Feri, jika salah satu paslon dibuat menang dengan menggandakan perolehan suara berkali lipat, dan setelah dilakukan perbaikan data, ternyata suaranya tidak cukup, maka paslon yang mengklaim menang akan heboh sendiri. Apalagi, ada paslon yang mendeklarasikan kemenangan.
"Saya mohon maaf kepada KPU dengan membiarkan input data yang tidak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya sederhana saja, setiap suara lebih dari 300 ditolak, diperbaiki dulu," terangnya
Feri pun membandingkan sistem input data hasil pemilu dalam platform masyarakat sipil. Menurutnya, sistem input data platform masyarakat sipil jauh lebih canggih dibandingkan sistem KPU.
"Bagi saya ini aneh, jangan-jangan KPU terlibat, menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dikatakan menang," ujarnya
Menurut Feri, ada permainan pada sistem TI. Itulah sebabnya, ujarnya, KPU tidak pernah berani membuka sistem TI untuk dilakukan cek dan ricek semacam audit forensik TI.
(maf)
Lihat Juga :
