Temuan Migrant Care: Uya Kuya Kampanye di Hari Pencoblosan

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:56 WIB
loading...
Temuan Migrant Care:...
Caleg DPR dari PAN Uya Kuya diduga melakukan pelanggaran Pemilu 2024 berdasarkan temuan Migrant Care. Foto/Instagram Uya Kuya
A A A
JAKARTA - Direktur Migrant Care Wahyu Susilo mengungkap pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu kontestan yaitu Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional (PAN). Wahyu mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Uya Kuya itu adalah melakukan kampanye pada saat hari pencoblosan.

“Kami juga menemukan pelanggaran terhadap kontestan pemilu. Seperti di Malaysia, kami juga akan melaporkan ke Bawaslu ya tindak pelanggaran pidana pemilu karena melakukan kampanye pada hari pencoblosan itu dilakukan oleh Uya Kuya, oleh Uya Kuya di depan orang-orang yang melakukan registrasi di TPS di Dapil WTC,” kata Wahyu dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024).

Wahyu juga menceritakan, ketika melakukan pemantauan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, juga menemukan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki paspor baru tetapi masih terdaftar di paspor yang lama.





“Di lapangan juga banyak DPT-DPT itu orang yang sudah pulang ke Tanah Air masih dikirimi surat. Kami di pemantauan di WTC (World Trade Centre) bersama Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) mendapati teman-teman dengan paspor baru, nomor baru tidak terdaftar di DPT, tapi dia malah terdaftar di paspor yang lama, itu ribuan,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menuturkan sebanyak 70 ribu WNI di Hong Kong gagal menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sementara, kata dia, untuk di Malaysia ratusan ribu WNI tidak terdaftar di DPT yang semestinya.

“Pada saat menjelang pemungutan suara di Kuala Lumpur di mana ada ratusan ribu orang mencoba masuk di Dapil WTC karena ternyata sebagian besar mereka tidak terdaftar di DPT,” ujarnya.

“Di Hong Kong ada 70 ribu orang tidak bisa mendapatkan hak pilihnya, karena di Hong Kong ada perubahan mendadak dari mekanisme TPS ke mekanisme pos ini juga menimbulkan kericuhan,” pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2020 seconds (0.1#10.140)