Bongkar Kelemahan Sirekap KPU, Pakar: Bisa Diapa-apain Tergantung yang Bikin
Jum'at, 16 Februari 2024 - 22:11 WIB
loading...
Kejanggalan data yang dihasilkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menuai kontroversi. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kejanggalan data yang dihasilkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menuai kontroversi. Hal ini terkait kelemahan entry data yang dikeluarkan.
Banyak masyarakat meragukan data yang dimiliki KPU saat ini yang dihasilkan dari penghitungan Sirekap. Pakar Riset Siber sekaligus Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan seharusnya ada komparasi data.
“Kalau menurut saya masalah yang sangat simpel. Kan kita meragukan data yang dimiliki KPU kan ya. Untuk memastikan data di KPU adalah data yang benar kan harus ada komparasi datanya. Nah sebenarnya ada nih Kawal Pemilu yang sebenarnya bisa karena ada beberapa masyarakat kita, ada 12 persen dari 823 ribu TPS itu yang bersedia untuk mengorbankan waktunya untuk memonitor hasil suara di TPS masing-masing,” kata Pratama, Jumat (16/2/2024).
Baca juga: Pakar Siber: Ngapain Bikin Sirekap Kalau Malah Bikin Gaduh?
Lebih lanjut, dia juga menambahkan sayangnya itu tidak cukup karena ada 823 ribuan tempat pemungutan suara (TPS). Untuk mendapatkan data komparasi tersebut yang paling memungkinkan itu adalah partai politik.
Banyak masyarakat meragukan data yang dimiliki KPU saat ini yang dihasilkan dari penghitungan Sirekap. Pakar Riset Siber sekaligus Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan seharusnya ada komparasi data.
“Kalau menurut saya masalah yang sangat simpel. Kan kita meragukan data yang dimiliki KPU kan ya. Untuk memastikan data di KPU adalah data yang benar kan harus ada komparasi datanya. Nah sebenarnya ada nih Kawal Pemilu yang sebenarnya bisa karena ada beberapa masyarakat kita, ada 12 persen dari 823 ribu TPS itu yang bersedia untuk mengorbankan waktunya untuk memonitor hasil suara di TPS masing-masing,” kata Pratama, Jumat (16/2/2024).
Baca juga: Pakar Siber: Ngapain Bikin Sirekap Kalau Malah Bikin Gaduh?
Lebih lanjut, dia juga menambahkan sayangnya itu tidak cukup karena ada 823 ribuan tempat pemungutan suara (TPS). Untuk mendapatkan data komparasi tersebut yang paling memungkinkan itu adalah partai politik.
Lihat Juga :
