Kejahatan secara TSM, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Hasil Pemilu 2024
Jum'at, 16 Februari 2024 - 18:07 WIB
loading...
Ilustrasi penghitungan suara di TPS. Foto/Mushaful Imam
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menolak hasil Pemilu 2024. Mereka juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang telah rusak karena kejahatan pemilu yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
"Sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah," kata Julius, Jumat (16/2/2024).
Baca juga: Sirekap Bermasalah, Perludem Dorong KPU Buka Ruang Eksternal Independen Mengaudit
Julius mengatakan Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998. Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998.
Pencalonan Gibran sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya. "Karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi," kata Julius.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
"Sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah," kata Julius, Jumat (16/2/2024).
Baca juga: Sirekap Bermasalah, Perludem Dorong KPU Buka Ruang Eksternal Independen Mengaudit
Julius mengatakan Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998. Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998.
Pencalonan Gibran sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya. "Karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi," kata Julius.
Lihat Juga :
