Bivitri: Film Dirty Vote Gambarkan Distribusi Bansos Jelang Pemilu Lebih Banyak dari Covid-19
loading...
A
A
A
Bivitri mengatakan, pada Januari 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp78,06 triliun untuk bansos.
"Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu kita bisa lihat angkanya di atas dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun. Rp508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini," jelasnya.
Bivitri juga menyinggung soal bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Salah satu yang paling disorot adalah pembagian 10 Kg beras yang meng-cover 22 juta kepala keluarga, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 18 juta kepala keluarga.
"Kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi Apa yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024
"Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu kita bisa lihat angkanya di atas dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun. Rp508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini," jelasnya.
Bivitri juga menyinggung soal bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Salah satu yang paling disorot adalah pembagian 10 Kg beras yang meng-cover 22 juta kepala keluarga, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 18 juta kepala keluarga.
"Kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi Apa yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024
(cip)