Bivitri: Film Dirty Vote Gambarkan Distribusi Bansos Jelang Pemilu Lebih Banyak dari Covid-19

JAKARTA - Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, mengungkap soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan bantuan sosial (bansos) yang dinilai membentuk gentong babi setiap adanya pemilu.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengomentari soal pembagian bansos di tahun pemilu yang makin masif sejak 2009, 2014 kemudian 2024. Pembagian bansos yang dilakukan pemerintah ini menjadi sorotan beberapa waktu lalu karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut, 2 Prabowo-Gibran.

Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini, Bivitri membahas desain kecurangan Pemilu 2024, melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut.



"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau Pork Barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri, Senin (12/2/2024).

Menurut Bivitri, perbudakan di AS pada saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah untuk orang-orang yang berebut jatah resmi untuk sebuah kenyamanan diri.



"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya melainkan penerusnya," jelasnya.

Film Dirty Vote juga menemukan fakta bahwa frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Bahkan bila dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi Covid-19.

Dari data yang dipaparkan, pemberian Bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu. "Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," ungkap Bivitri.

Bivitri mengatakan, pada Januari 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp78,06 triliun untuk bansos.

"Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu kita bisa lihat angkanya di atas dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun. Rp508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini," jelasnya.

Bivitri juga menyinggung soal bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Salah satu yang paling disorot adalah pembagian 10 Kg beras yang meng-cover 22 juta kepala keluarga, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 18 juta kepala keluarga.

"Kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi Apa yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024