Bivitri: Film Dirty Vote Gambarkan Distribusi Bansos Jelang Pemilu Lebih Banyak dari Covid-19
loading...
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, Film Dirty Vote menggambarkan distribusi bansos jelang pemilu lebih banyak dibandingkan masa pandemi Covid-19. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, mengungkap soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan bantuan sosial (bansos) yang dinilai membentuk gentong babi setiap adanya pemilu.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengomentari soal pembagian bansos di tahun pemilu yang makin masif sejak 2009, 2014 kemudian 2024. Pembagian bansos yang dilakukan pemerintah ini menjadi sorotan beberapa waktu lalu karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut, 2 Prabowo-Gibran.
Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini, Bivitri membahas desain kecurangan Pemilu 2024, melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut.
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau Pork Barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri, Senin (12/2/2024).
Menurut Bivitri, perbudakan di AS pada saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah untuk orang-orang yang berebut jatah resmi untuk sebuah kenyamanan diri.
"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya melainkan penerusnya," jelasnya.
Film Dirty Vote juga menemukan fakta bahwa frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Bahkan bila dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi Covid-19.
Dari data yang dipaparkan, pemberian Bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu. "Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," ungkap Bivitri.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengomentari soal pembagian bansos di tahun pemilu yang makin masif sejak 2009, 2014 kemudian 2024. Pembagian bansos yang dilakukan pemerintah ini menjadi sorotan beberapa waktu lalu karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut, 2 Prabowo-Gibran.
Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini, Bivitri membahas desain kecurangan Pemilu 2024, melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut.
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau Pork Barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri, Senin (12/2/2024).
Menurut Bivitri, perbudakan di AS pada saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah untuk orang-orang yang berebut jatah resmi untuk sebuah kenyamanan diri.
"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya melainkan penerusnya," jelasnya.
Film Dirty Vote juga menemukan fakta bahwa frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Bahkan bila dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi Covid-19.
Dari data yang dipaparkan, pemberian Bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu. "Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," ungkap Bivitri.
Lihat Juga :
