Soal Banjir Kritik Sitivas Akademika ke Jokowi, Pengamat: Penuh Nuansa Politik

JAKARTA - Pernyataan sikap sejumlah sitivas akademika yang mengeritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dimakzulkan lantaran dinilai tak beretika menuai pro dan kontra. Selain ada yang mendukung gerakan itu, namun ada pula yang menolak lantaran dinilai memiliki nuansa politik.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah merasakan gerakan kritik dari sivitas akademika sudah tak murni aspirasi. Hal itu terlihat dari pergerakan yang datang menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.

"Kalau saya sih masih melihatnya sudah enggak murni lagi, ada pihak-pihak yang bermain di situ, karena gerakannya kelihatannya seperti masif, tapi hanya perguruan tertentu saja," kata Trubus saat mengisi diskusi yang digelar Komando Masyarakat Arus Depan (Komrad) Pancasila bertajuk "Ramai Gerakan Civitas Akademik, Aspirasi Atau Orkestrasi?".



Menurut Trubus, para guru besar seharusnya tak perlu mengambil alih peran dari mahasiswa untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah secara terbuka. Trubus menyarankan agar langsung bertemu Presiden Jokowi agar tak menimbulkan kegaduhan. Sebab rawan dipolitisasi.

"Kalau seperti ini kan kesannya mahasiswa ini enggak dianggap untuk mereka bersuara. Mungkin kalau para akademisi ini kalau memang ada bukti-bukti yang konkret tentang pelanggarannya kan gitu ya disampaikan saja langsung ke presiden dalam sebuah forum resmi. Kalau begni kan hanya tuduhan saja," kata Trubus, Jumat (9/2/2024).



Senada akademisi dari Universitas Mpu Tantular Rony Hutahaean juga menyayangkan cara kritik yang dilakukan secara terbuka ketimbang menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

Terlebih, menurutnya saat ini ada paslon yang turut meramaikan soal banjir kritikan akademisi ini sehingga kuat dugaan gerakan ini memang sudah tak murni aspirasi.

"Sekarang terkesan ini adalah mensomasi atau menegur pemerintah secara terbuka dan tontonkan kepada semua masyarakat. Padahal ada cara lain yang bisa dilakukan oleh para guru besar untuk mengeritik pemerintah," tuturnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Rahmatullah Rorano menjelaskan dampak yang terjadi jika memang gerakan kritik akademisi bukan lagi murni aspirasi tapi sudah orkestrasi. "Kalau ini diorkestrasi, dia semacam bagian dari penggiringan politik untuk pemilu nanti, maka ini mencederai integritas perguruan tinggi," katanya.

Menurutnya, para sivitas akademika kampus harus tetap bisa menjaga posisinya untuk tidak tersusupi dengan gerakan politisasi.

"Oleh sebab itu, dia tidak boleh menjadi orkestrasi, jadi dia harus menjadi aspirasi sebagai bagian dari keresahan para akademisi, para guru besar yang melihat situasi demokrasi hari ini. Tidak boleh dibawa dalam orkestrasi. Itu yang jadi soal permasalahannya," katanya.

Diketahui, dalam dua pekan ini, pemerintahan Presiden Jokowi banjir kritikan dari sejumlah sivitas akademika kampus mengenai kondisi demokrasi saat ini menjelang Pemilu 2024.