TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Kultur Demokrasi Jangan Sampai Rusak

Rabu, 07 Februari 2024 - 18:04 WIB
loading...
TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan...
Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk urusan rakyat, urusan Pemilu harus ke depankan hati nurani, Rabu (7/2/2024). Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD , Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk urusan rakyat, urusan Pemilu harus ke depankan hati nurani. Sehingga, distorsi yang terjadi saat ini menjelang Pemilu sebaiknya dihentikan, agar kultur demokrasi tidak rusak.

Hal itu disampaikan Hasto saat berbicara di diskusi Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN) di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

"Hati nurani rakyat, jangan diintervensi, jangan ganggu kedaulatan rakyat itu didalam menentukan pilihannya. Jadi siapa yang menyalahgunakan keyakinan rakyat, termasuk juga dari KPU dan Bawaslu, ingat Karmapala. Itu lokal wisdom kita. Keyakinan kita," kata Hasto.

Hasto menyoroti sejumlah distorsi antara lain terkait tekanan terhadap sejumlah kepala daerah yang bahkan akhirnya mengubah sikap politik, penurunan bendera PDIP yang sah sebagai peserta Pemilu dan hal lainnya sehingga sejumlah tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, Shinta Wahid, dan lain-lainnya turun untuk mengingatkan agar kultur demokrasi terus terjaga.



Menurut Hasto, demokrasi harus dijaga berjalan secara fair, sehingga pemaksaan skenario satu putaran itu tidak perlu dilakukan. Kalau baik pasti rakyat akan tanpa dipaksa-paksa akan menilai dengan baik, dengan penuh kegembiraan.

"Jadi mari kita buka mata hati kita dengan jernih. Ini bukan persoalan siapa mau menjadi presiden. Ini persoalan Indonesia kita. Ini persoalan bahwa kultur demokrasi itu jangan sampai dirusak. Kultur demokrasi ini sangat mahal dibangun dengan susah payah," ucapnya.

Terkait distorsi yang terjadi saat ini, Hasto menegaskan, kita berbagi boleh dengan cara-cara yang demokratis. Bukan kemudian dipaksakan satu putaran kemudian berbagi.

"Terhadap hal-hal yang prinsip, jangan dikompromikan kalau ada perbedaan fundamental. Nah karena itulah kita melihat distorsi itu menyangkut hal-hal yang fundamental, di atas hukum itu ada etika, maka sebentar dulu kalau mau bicara kompromi," jelasnya.

"Kita ini punya prinsip, partai punya prinsip, PDI Perjuangan digerakkan oleh ideologi, oleh keyakinan politik bagi kami. 32 tahun Orde Baru kami dipinggirkan tapi kami bisa eksis, 10 tahun Zaman Pak SBY juga," tambahnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1090 seconds (0.1#10.140)