Temui Mahasiswa dan Pemuda di Malang, Yenny Wahid: Bansos adalah Hak Rakyat, Jangan Jadikan Alat Politik
Rabu, 07 Februari 2024 - 10:40 WIB
loading...
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid dalam acara Nyanyi dan Dialog bersama Mahasiswa dan Pemuda di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024). FOTO/TPN GANJAR-MAHFUD
A
A
A
MALANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menilai penyaluran bantuan sosial ( bansos ) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) seolah-seolah digunakan sebagai alat politik bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan bahwa bansos adalah milik dan hak rakyat Indonesia.
"Kita melihat bahwa pada saat ini bansos dan BLT seolah-olah menjadi alat politik. Bukan lagi menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat yang memang dibutuhkan oleh mereka yang berada di garis kemiskinan," kata Yenny Wahid dalam acara Nyanyi dan Dialog bersama Mahasiswa dan Pemuda di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, bansos saat ini cenderung dijadikan alat politik bagi pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini bahkan sudah menjadi sorotan banyak pihak termasuk diantaranya menjadi kekhawatiran dari banyak lapisan masyarakat termasuk para guru besar dan akademisi.
"Mereka mencermati bahwa ada keberpihakan dari penyelenggara negara dan ada pemanfaatan dari aset-aset negara untuk kepentingan paslon tertentu," ujarnya.
"Kita melihat bahwa pada saat ini bansos dan BLT seolah-olah menjadi alat politik. Bukan lagi menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat yang memang dibutuhkan oleh mereka yang berada di garis kemiskinan," kata Yenny Wahid dalam acara Nyanyi dan Dialog bersama Mahasiswa dan Pemuda di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, bansos saat ini cenderung dijadikan alat politik bagi pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini bahkan sudah menjadi sorotan banyak pihak termasuk diantaranya menjadi kekhawatiran dari banyak lapisan masyarakat termasuk para guru besar dan akademisi.
"Mereka mencermati bahwa ada keberpihakan dari penyelenggara negara dan ada pemanfaatan dari aset-aset negara untuk kepentingan paslon tertentu," ujarnya.
Lihat Juga :
