Soal Gaji BPIP, Mahfud: Saya yang Hadapi, Saya Tahu Lapangan

JAKARTA - Besaran gaji yang disiapkan pemerintah untuk Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menui pro dan kontra di masyarakat. Tak sedikit menyebut gaji tersebut terlalu besar dan cenderung memboroskan uang negara.

Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD mengaku enggan menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan Dewan Pengarah BPIP. Namun, jika masih ada pengkritik butuh penjelasan bisa datang langsung ke kantornya.

"Itu sudah selesai satu semester. Jadi kalau kerja BPIP itu lihat ke Kantor BPIP saja atau kalau mau lebih praktis baca Perpresnya kan ada di websitenya," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/5/2018).

Mantan Ketua MK itu mengaku bahwa kritik yang disampaikan sejumlah pihak termasuk elite politik tentang gaji Dewan Pengarah BPIP tak mengganggu kinerjanya. "Oleh sebab itu BPIP yang lain itu kan ndak usah bicara. Saya yang hadapi, saya ini yang tahu lapangan," tegasnya.

Mahfud mengaku sejak dilantik, Dewan Pengarah BPIP belum pernah menerima gaji. Namun begitu, setelah keluar Perpres tentang gaji tersebut, para elite politik memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan kritik mereka.

Ia menegaskan bahwa kinerja Dewan Pengarah BPIP tak terpengaruh dengan kritik tersebut. Mahfud mengaku tak harus meladeni satu per satu setiap kritik yang dilontarkan elite politik.

"Caranya itu kalau membunuh nyamuk satu persatu ndak selesai selesai. Itu sarangnya saja disemprot pestisida berhenti. Kan berhenti sekarang," tandasnya.