alexametrics

Lusa, DKPP Sidangkan KPU Makassar Soal Dugaan Pelanggaran Etik

loading...
Lusa, DKPP Sidangkan KPU Makassar Soal Dugaan Pelanggaran Etik
Pasangan calon wali kota-wakil wali kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
MAKASSAR - Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dengan pengadu Moh Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari (DIAmi) serta teradu KPU kota Makassar bakal dimulai Senin (28/5) pekan depan di ruang sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Jl AP Pettarani.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum DIAmi Akhmad Rianto kepada KORAN SINDO, Jumat (25/5/2018). Menurut dia, pihaknya sudah diinformasikan lebih awal oleh pihak DKPP mengenai sidang tersebut, termasuk mengenai hal-hal apa saja yang perlu untuk disiapkan sebelum persidangan.

"Iya sudah ada (jadwalnya). Saya sudah ditelepon langsung oleh Bawaslu Sulsel tadi. Hari Senin pukul 09.00 WITA di kantor Bawaslu sidangnya," jelas Akhmad Rianto via sambungan selulernya.

(Baca juga: Empat Komisioner KPU Makassar Pernah Dihukum Kasus Pelanggaran Kode Etik)



Saat ini, kata Akhmad Rianto, pihaknya tengah menyiapkan saksi-saksi baik ahli maupun fakta sekaitan dengan laporan yang mereka masukkan ke DKPP. Dia sendiri tak ingin menyebut, berapa dan siapa saksi-saksi ahli yang dihadirkan nanti dalam persidangan.

"Soal siapa saksi-saksi ahli tersebut nantilah diketahui saat hari H. Karena ini juga berkenaan dengan strategi yang kami siapkan," sambung Akhmad Rianto.

(Baca juga: Pilwalkot Makasaar, Danny Siap dengan Segala Kemungkinan)

Terpenting, kata dia, saksi-saksi tersebut bakal menguatkan permohonan yang dimasukkan DIAmi. Adapun permohonan tersebut, yakni tentang adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU kota Makassar karena tidak menjalankan keputusan Panwaslu kota Makassar.

"Kami kan mempersoalkan terkait adanya putusan yang tidak dijalankan oleh KPU kota Makassar, yang kemudian kami persoalkan di sini. Karena masuk pada persoalan etik," tutur dia.

"Harapan kami di DKPP sebenarnya, jika ini terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Makassar, maka harus bisa diasistensi oleh KPU RI terhadap KPU Makassar yang tidak menjalankan putusan Panwaslu, sehingga ada SK baru yang terbit nantinya yang mengakomodir DIAmi sebagai Paslon," sambung dia.

(Baca juga: Panwaslu Kabulkan Gugatan, Pasangan DIAmi Sah Ikut Pilwalkot Makassar)

Adapun penyebab masuknya aduan ke DKPP tersebut lantaran KPU Makassar dianggap telah melakukan pelanggaran etik karena tidak menjalankan keputusan Panwaslu. Adapun keputusan Panwaslu adalah mengakomodasi kembali DIAmi sebagai paslon Pilwalkot Makassar.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak