Menteri Hadi Sebut Inisiatif Masyarakat Jadi Kunci Sukses Jalannya Konsolidasi Tanah
loading...
Menteri Hadi adi Tjahjanto saat kunjungan kerja dan menyerahkan 160 sertifikat tanah di Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, NTB. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Konsolidasi tanah yang merupakan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai tak akan berjalan baik, jika tak ada inisiatif dari masyarakat. Hal ini ditegaskan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.
Menteri Hadi menyampaikan pandangannya tersebut saat kunjungan kerja dan menyerahkan 160 sertifikat tanah kepada masyarakat di Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 25 Januari 2024.
"Program Konsolidasi Tanah ini didasari permasalahan atas sulitnya akses mobilitas transportasi bibit, pupuk, dan mengangkut hasil panen warga setempat. Sehingga tidak ada permasalahan lagi untuk transportasi hasil panen mereka," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).
Pada kesempatan tersebut, sertifikat diserahkan secara langsung kepada masyarakat di depan perkebunan warga seraya melakukan dialog dengan warga setempat. Sertifikat yang diserahkan kali ini merupakan hasil dari program Konsolidasi Tanah yang berasal dari lahan pertanian warga seluas 467.316 meter persegi.
Adapun peruntukan dari lahan tersebut digunakan untuk sejumlah kepentingan masyarakat di antaranya 13.587 meter persegi untuk jalan usaha tani dan 5.113 meter persegi untuk irigasi Desa Lembar serta Desa Lembar Selatan.
Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan memiliki komoditas pangan berupa padi, jagung, pisang, dan kelapa. Dengan potensi lahan pertanian yang begitu besar, maka masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.
Dengan inisiatif tersebut, masyarakat beserta pemangku kepentingan terkait seperti Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, dan Balai Wilayah berkolaborasi aktif dalam mewujudkan Konsolidasi Tanah. Tentunya hal ini diapresiasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
"Karena biaya transportasinya mahal, atas dasar inisiatif warga sebanyak 160 warga itu siap untuk tanahnya dikurangi untuk kepentingan jalan dan kepentingan irigasi, dan ini yang terpenting, masyarakat ikhlas," jelas Hadi Tjahjanto.
Syamsiyah (48) adalah salah satu warga yang turut menyumbangkan lahannya untuk kegiatan Konsolidasi Tanah di Desa Lembar. Ia mengaku dapat merasakan manfaatnya setelah dilaksanakannya pelebaran jalan.
"Manfaat yang didapat dari pelebaran jalan ini, masyarakat kami di sini sangat bersyukur, karena masyarakat di sini adalah peternakan dan pertanian, jadinya untuk mencari pakan sangat mudah pakai odong-odong sawah. Dan hasil tanahnya dari tanam jagung jadi mudah juga untuk mobilisasi angkutan umumnya mengangkut hasil jagung tersebut," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Lutfi Zakaria beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat
Menteri Hadi menyampaikan pandangannya tersebut saat kunjungan kerja dan menyerahkan 160 sertifikat tanah kepada masyarakat di Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 25 Januari 2024.
"Program Konsolidasi Tanah ini didasari permasalahan atas sulitnya akses mobilitas transportasi bibit, pupuk, dan mengangkut hasil panen warga setempat. Sehingga tidak ada permasalahan lagi untuk transportasi hasil panen mereka," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).
Pada kesempatan tersebut, sertifikat diserahkan secara langsung kepada masyarakat di depan perkebunan warga seraya melakukan dialog dengan warga setempat. Sertifikat yang diserahkan kali ini merupakan hasil dari program Konsolidasi Tanah yang berasal dari lahan pertanian warga seluas 467.316 meter persegi.
Adapun peruntukan dari lahan tersebut digunakan untuk sejumlah kepentingan masyarakat di antaranya 13.587 meter persegi untuk jalan usaha tani dan 5.113 meter persegi untuk irigasi Desa Lembar serta Desa Lembar Selatan.
Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan memiliki komoditas pangan berupa padi, jagung, pisang, dan kelapa. Dengan potensi lahan pertanian yang begitu besar, maka masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.
Dengan inisiatif tersebut, masyarakat beserta pemangku kepentingan terkait seperti Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, dan Balai Wilayah berkolaborasi aktif dalam mewujudkan Konsolidasi Tanah. Tentunya hal ini diapresiasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
"Karena biaya transportasinya mahal, atas dasar inisiatif warga sebanyak 160 warga itu siap untuk tanahnya dikurangi untuk kepentingan jalan dan kepentingan irigasi, dan ini yang terpenting, masyarakat ikhlas," jelas Hadi Tjahjanto.
Syamsiyah (48) adalah salah satu warga yang turut menyumbangkan lahannya untuk kegiatan Konsolidasi Tanah di Desa Lembar. Ia mengaku dapat merasakan manfaatnya setelah dilaksanakannya pelebaran jalan.
"Manfaat yang didapat dari pelebaran jalan ini, masyarakat kami di sini sangat bersyukur, karena masyarakat di sini adalah peternakan dan pertanian, jadinya untuk mencari pakan sangat mudah pakai odong-odong sawah. Dan hasil tanahnya dari tanam jagung jadi mudah juga untuk mobilisasi angkutan umumnya mengangkut hasil jagung tersebut," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Lutfi Zakaria beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat
(cip)
Lihat Juga :
