Ambisi PT PAL Bangun LHD Apakah Realistis?
Sabtu, 27 Januari 2024 - 04:50 WIB
loading...
Ilustrasi: Masyudi/SINDOnews
A
A
A
MENGAPA PT PAL berangan membangun landing helikopter dock (LHD)? Dan apakah pabrikan kapal perang plat merah itu memiliki kompetensi mewujudkan asa tersebut? Pertanyaan ini mengemuka setelah membaca artikel lama (12 Oktober 2022) yang kembali dimunculkan sebuah situs diskusi pertahanan beberapa waktu lalu.
baca juga: Memborong Alutsista, Indonesia dalam Ancaman Perang?
Adalah Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Kaharuddin Djenod yang membeber agenda perseroan tersebut. Dia mengakui, dari sisi geografis, Indonesia tidak membutuhkan kapal induk, apalagi pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif, bukan ofensif. Namun dia menggariskan, langkah tersebut untuk untuk menunjukkan kemampuan PT PAL.
Selain dua jenis kapal tersebut, diungkap pula PT PAL sudah melakukan persiapan membangun kapal selam. Perhatian layak diberikan karena rencana PT PAL ini terbilang sangat ‘wahhh’. Bukan hanya dari sisi kehadiran dua jenis kapal yang serta-merta menjadi game changer balance of power di kawasan, tapi juga keberanian perusahaan anak bangsa tersebut untuk menggagas ide besar dengan proyek yang tidak tanggung-tanggung, LHD dan kapal induk.
Betapa tidak. Bila ditilik, negara yang mampu memproduksi dua jenis kapal kelas berat tersebut hanya segelintir saja. Untuk kapal induk, negara yang saat ini merencanakan atau tengah membangun jenis kapal tersebut hanya China, India, Korea Selatan, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Di luar negara tersebut, beberapa negara lain pernah mengoperasikan kapal induk, yakni Jerman, Jepang, Australia, Belanda dan Argentina. Karena berbagai kendala, mereka kini tidak lagi menjadikan jenis kapal tersebut sebagai tulang punggung armada lautnya.
Sedangkan untuk LHD -ada yang menyebut kapal induk helikopter atau helicopter carrier, walaupun sudah banyak negara yang mengoperasikannya -yakni Jepang, Prancis, Australia, Mesir, Korea Selatan, Tiongkok, Thailand dan Brazil-, sejatinya negara yang memiliki kapasitas membangun adalah Prancis (Kelas Mistral), China (Kelas Yushen), Jepang (Kelas Izumo), Korea Selatan (Kelas Dokdo), dan Spanyol (Kelas Juan Carlos).
Melihat realitas tersebut, maka harapan PT PAL membangun LHD maupun kapal induk seperti mimpi di siang bolong, karena peliknya rancang bangun dan teknologi alutsista tersebut. Apalagi, pilihan menggunakan alutsista yang berkarakter ofensif itu sering dianggap tidak cocok untuk karakter wilayah Indonesia, dan di sisi lain disebut tidak sesuai dengan doktrin pertahanan yang dianut negeri ini. Benarkah demikian?
Doktrin Pertahanan
Perang yang dimainkan sebuah jenis alutista sudah pasti mencerminkan doktrin yang dianut filosopi pertahanan suatu negara. Kapal induk misalnya, merupakan jenis kapal yang mampu memindahkan pesawat dalam jumlah besar sebagai pendukung operasi laut. Selain itu, kapal induk juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan membangun superioritas.
baca juga: Soal Kenaikan Anggaran di Kemhan, Perindo: Pengadaan Harus Sesuai dengan Pembenahan Alutsista
Kapal induk kelas Nimitz milik USS Navy, misalnya. Kapal bertenaga nuklri ini mampu menampung maksimal 130 F/A-18 Hornet atau 85-90 pesawat berbagai jenis untuk mendukung berbagai peran operasi perang, mulai dari peperangan elektronik, peringatan dini (AEW), logistik, hingga helikopter anti-kapal selam.
Merujuk pada peran demikian, jelas kapal induk identik mendukung doktrin pertahanan ofensif, karena kapal induk diarahkan untuk mengarungi wilayah laut yang jauh dari teritori negara (ocean going), demi mendekati wilayah negara yang dianggap sebagai ancaman atau musuh. Lewat kapal induk inilah pengorganisasian serangan maupun peluncuran pesawat tempur dilakukan.
Pun LHD memiliki peran selaras dengan kapal induk. Bedanya, muatan yang diangkut adalah adalah helikopter, pasukan ataupun peralatan tempur untuk mendukung operasi marinir. US Navy mendefinisikan LHD sebagai kapal serbu amfibi modern yang memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan kehadiran dengan berfungsi sebagai landasan amphibious readines group (ARG).
Di antara kapal LHD yang paling populer adalah Kelas Mistral milik Angkatan Laut Prancis (Marine Nationale). Produk DCNS ini bisa mengangkut 16 Helikopter NHI NH90 atau Tiger, empat kapal pendarat, 70 kendaraan militer termasuk 13 Tank Leclrec, atau 40 tank Leclrec, dan 450 prajurit.
Berangkat dari pemahaman akan peran kapal induk maupun LHD, tak dapat dimungkiri negara yang mengoperasikannya adalah penganut doktrin ofensif. Contoh kongkret negara yang menerapkan doktrin demikian adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Penggunaan kapal selam dan LHD sering ditunjukkan dalam operasi-operasi perang seperti perang teluk, serangan ke Libia dan lainnya.
baca juga: Belajar dari Turki Membangun Kemandirian Alutsista
Selain untuk operasi militer, kapal induk maupun LHD tentu saja bisa dimanfaatkan untuk operasi militer. Usai bencana tsunami Aceh 2004 lalu, misalnya, membantu Indonesia dengan menurunkan kapal induk USS Abraham Lincoln untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban dan mengangkut jenazah korban.
Lantas bagaimana doktrin pertahanan Indonesia? Buku Putih Pertahanan 2015 menjelaskan, pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang didukung kekuatan militer modern.
baca juga: Memborong Alutsista, Indonesia dalam Ancaman Perang?
Adalah Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Kaharuddin Djenod yang membeber agenda perseroan tersebut. Dia mengakui, dari sisi geografis, Indonesia tidak membutuhkan kapal induk, apalagi pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif, bukan ofensif. Namun dia menggariskan, langkah tersebut untuk untuk menunjukkan kemampuan PT PAL.
Selain dua jenis kapal tersebut, diungkap pula PT PAL sudah melakukan persiapan membangun kapal selam. Perhatian layak diberikan karena rencana PT PAL ini terbilang sangat ‘wahhh’. Bukan hanya dari sisi kehadiran dua jenis kapal yang serta-merta menjadi game changer balance of power di kawasan, tapi juga keberanian perusahaan anak bangsa tersebut untuk menggagas ide besar dengan proyek yang tidak tanggung-tanggung, LHD dan kapal induk.
Betapa tidak. Bila ditilik, negara yang mampu memproduksi dua jenis kapal kelas berat tersebut hanya segelintir saja. Untuk kapal induk, negara yang saat ini merencanakan atau tengah membangun jenis kapal tersebut hanya China, India, Korea Selatan, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Di luar negara tersebut, beberapa negara lain pernah mengoperasikan kapal induk, yakni Jerman, Jepang, Australia, Belanda dan Argentina. Karena berbagai kendala, mereka kini tidak lagi menjadikan jenis kapal tersebut sebagai tulang punggung armada lautnya.
Sedangkan untuk LHD -ada yang menyebut kapal induk helikopter atau helicopter carrier, walaupun sudah banyak negara yang mengoperasikannya -yakni Jepang, Prancis, Australia, Mesir, Korea Selatan, Tiongkok, Thailand dan Brazil-, sejatinya negara yang memiliki kapasitas membangun adalah Prancis (Kelas Mistral), China (Kelas Yushen), Jepang (Kelas Izumo), Korea Selatan (Kelas Dokdo), dan Spanyol (Kelas Juan Carlos).
Melihat realitas tersebut, maka harapan PT PAL membangun LHD maupun kapal induk seperti mimpi di siang bolong, karena peliknya rancang bangun dan teknologi alutsista tersebut. Apalagi, pilihan menggunakan alutsista yang berkarakter ofensif itu sering dianggap tidak cocok untuk karakter wilayah Indonesia, dan di sisi lain disebut tidak sesuai dengan doktrin pertahanan yang dianut negeri ini. Benarkah demikian?
Doktrin Pertahanan
Perang yang dimainkan sebuah jenis alutista sudah pasti mencerminkan doktrin yang dianut filosopi pertahanan suatu negara. Kapal induk misalnya, merupakan jenis kapal yang mampu memindahkan pesawat dalam jumlah besar sebagai pendukung operasi laut. Selain itu, kapal induk juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan membangun superioritas.
baca juga: Soal Kenaikan Anggaran di Kemhan, Perindo: Pengadaan Harus Sesuai dengan Pembenahan Alutsista
Kapal induk kelas Nimitz milik USS Navy, misalnya. Kapal bertenaga nuklri ini mampu menampung maksimal 130 F/A-18 Hornet atau 85-90 pesawat berbagai jenis untuk mendukung berbagai peran operasi perang, mulai dari peperangan elektronik, peringatan dini (AEW), logistik, hingga helikopter anti-kapal selam.
Merujuk pada peran demikian, jelas kapal induk identik mendukung doktrin pertahanan ofensif, karena kapal induk diarahkan untuk mengarungi wilayah laut yang jauh dari teritori negara (ocean going), demi mendekati wilayah negara yang dianggap sebagai ancaman atau musuh. Lewat kapal induk inilah pengorganisasian serangan maupun peluncuran pesawat tempur dilakukan.
Pun LHD memiliki peran selaras dengan kapal induk. Bedanya, muatan yang diangkut adalah adalah helikopter, pasukan ataupun peralatan tempur untuk mendukung operasi marinir. US Navy mendefinisikan LHD sebagai kapal serbu amfibi modern yang memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan kehadiran dengan berfungsi sebagai landasan amphibious readines group (ARG).
Di antara kapal LHD yang paling populer adalah Kelas Mistral milik Angkatan Laut Prancis (Marine Nationale). Produk DCNS ini bisa mengangkut 16 Helikopter NHI NH90 atau Tiger, empat kapal pendarat, 70 kendaraan militer termasuk 13 Tank Leclrec, atau 40 tank Leclrec, dan 450 prajurit.
Berangkat dari pemahaman akan peran kapal induk maupun LHD, tak dapat dimungkiri negara yang mengoperasikannya adalah penganut doktrin ofensif. Contoh kongkret negara yang menerapkan doktrin demikian adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Penggunaan kapal selam dan LHD sering ditunjukkan dalam operasi-operasi perang seperti perang teluk, serangan ke Libia dan lainnya.
baca juga: Belajar dari Turki Membangun Kemandirian Alutsista
Selain untuk operasi militer, kapal induk maupun LHD tentu saja bisa dimanfaatkan untuk operasi militer. Usai bencana tsunami Aceh 2004 lalu, misalnya, membantu Indonesia dengan menurunkan kapal induk USS Abraham Lincoln untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban dan mengangkut jenazah korban.
Lantas bagaimana doktrin pertahanan Indonesia? Buku Putih Pertahanan 2015 menjelaskan, pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang didukung kekuatan militer modern.
Lihat Juga :
