DPP IMM Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden dan Menteri Boleh Berpihak di Pemilu 2024
Kamis, 25 Januari 2024 - 20:59 WIB
loading...
A
A
A
Pernyataan Jokowi juga memunculkan ketidaksetaraan dalam pemilu. Membolehkan menterinya untuk terlibat dalam kampanye, meskipun dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di lapangan ketika kampanya.
"Meskipun secara individu hak politik dan privat mereka diakui, kehadiran pejabat tinggi negara dalam kampanye dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan mereka," tandasya.
Sikap Jokowi juga berpotensi merusak integritas pemilu. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, diharapkan menjadi lambang integritas dan netralitas dalam proses pemilu.
Memberikan izin kepada pejabat negara untuk terlibat secara aktif dalam kampanye dapat menimbulkan keraguan akan netralitas dan integritas lembaga negara dan berpotensi membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap keadilan pemilu.
"Keputusan untuk membiarkan pejabat negara terlibat dalam kampanye dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan independensi lembaga pemerintahan. Masyarakat mungkin merasa bahwa ada preferensi yang diberikan kepada kandidat tertentu, mengurangi kepercayaan pada proses pemilu sehingga tidak menciptakan iklim yang demokratis," tuturnya.
Maka dari itu, untuk mewujudkan proses pemilu yang adil dan demokratis, serta untuk menjaga kualitas demokrasi, DPP IMM mendesak Presiden Jokowi untuk menarik pernyataannya bahwa pejabat publik boleh berpihak.
"Meskipun secara individu hak politik dan privat mereka diakui, kehadiran pejabat tinggi negara dalam kampanye dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan mereka," tandasya.
Sikap Jokowi juga berpotensi merusak integritas pemilu. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, diharapkan menjadi lambang integritas dan netralitas dalam proses pemilu.
Memberikan izin kepada pejabat negara untuk terlibat secara aktif dalam kampanye dapat menimbulkan keraguan akan netralitas dan integritas lembaga negara dan berpotensi membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap keadilan pemilu.
"Keputusan untuk membiarkan pejabat negara terlibat dalam kampanye dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan independensi lembaga pemerintahan. Masyarakat mungkin merasa bahwa ada preferensi yang diberikan kepada kandidat tertentu, mengurangi kepercayaan pada proses pemilu sehingga tidak menciptakan iklim yang demokratis," tuturnya.
Maka dari itu, untuk mewujudkan proses pemilu yang adil dan demokratis, serta untuk menjaga kualitas demokrasi, DPP IMM mendesak Presiden Jokowi untuk menarik pernyataannya bahwa pejabat publik boleh berpihak.
Lihat Juga :
