Soal Presiden Boleh Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Khawatir Pemilu 2024 Tak Adil
Kamis, 25 Januari 2024 - 20:52 WIB
loading...
Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan pernyataan Presiden Jokowi dikhawatirkan membuat Pemilu 2024 tidak berjalan jujur dan adil. Foto/MPI/riana rizkia
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) , yang menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak ke paslon menuai polemik. Sebab hal itu berpotensi pemilu berjalan tidak jujur dan adil.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, pernyataan Jokowi tidak menggambarkan pasal 1 dan 2 Undang-undang Pemilu mengenai pelaksanaan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
"Pernyataan Presiden yang menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak, maka pemilu dan pilpres tak akan mungkin lagi bersifat jurdil," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
"Bukankah Presiden mempunyai kekuasaan dan wibawa kekuasaan yang sangat besar yang bisa mengarahkan dan memengaruhi pemilu dan pilpres, sehingga merusak dan menegaskan asas pemilu yang jurdil?" tanyanya.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, pernyataan Jokowi tidak menggambarkan pasal 1 dan 2 Undang-undang Pemilu mengenai pelaksanaan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
"Pernyataan Presiden yang menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak, maka pemilu dan pilpres tak akan mungkin lagi bersifat jurdil," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
"Bukankah Presiden mempunyai kekuasaan dan wibawa kekuasaan yang sangat besar yang bisa mengarahkan dan memengaruhi pemilu dan pilpres, sehingga merusak dan menegaskan asas pemilu yang jurdil?" tanyanya.
Lihat Juga :
