Jokowi Panen Kritik, Istana: Presiden-presiden Sebelumnya juga Ikut Berkampanye

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden Jokowi menarik kembali pernyataannya tentang presiden boleh ikut berkampanye dan berpihak dalam kontestasi Pemilu 2024. Perludem memandang, pernyataan Presiden tersebut dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di Pemilu 2024.



Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak. Yance menegaskan bahwa presiden berbakti pada nusa dan bangsa bukan untuk anak dan keluarga.

“Sumpah jabatan Presiden agar presiden berbakti kepada nusa dan bangsa, bukan untuk anak dan keluarganya,” kata Yance saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (24/1/2024).

Yance mengatakan bahwa tidak bisa memisahkan presiden sebagai pejabat negara dan aktor politik. "Sebagai seorang presiden, harus terus diingatkan bahwa sumpah jabatannya untuk berlaku adil dan mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa," ucap Yance.