Mahfud MD: Pencabutan IUP Banyak Mafianya, Tambang Ilegal juga Dibacking Aparat
Minggu, 21 Januari 2024 - 21:41 WIB
loading...
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut sulitnya pencabutan IUP terhadap perusahaan tambang ilegal. Foto/MPI/aldi chandra
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi argumen cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menginginkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika terbukti melakukan pertambangan ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menyebut pencabutan IUP tak semudah membalikan telapak tangan karena biasanya, pertambangan ilegal selalu dijaga oleh mafia-mafia.
"Bilang cabut aja IUP-nya. Nah, mencabut IUP itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim kelapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," katanya di atas panggung debat, Jakarta Convention Center (JCC) Minggu (21/1/2024).
Baca juga: Sentil Food Estate di Debat Cawapres, Mahfud MD: Rugi Dong Kita
Mahfud juga mengatakan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengungkapkan jika banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang mana di-backing oleh oknum aparat. "Itu begitu, bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal itu di backing oleh aparat dan pejabat itu masalahmya," ucap Mahfud.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menyebut pencabutan IUP tak semudah membalikan telapak tangan karena biasanya, pertambangan ilegal selalu dijaga oleh mafia-mafia.
"Bilang cabut aja IUP-nya. Nah, mencabut IUP itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim kelapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," katanya di atas panggung debat, Jakarta Convention Center (JCC) Minggu (21/1/2024).
Baca juga: Sentil Food Estate di Debat Cawapres, Mahfud MD: Rugi Dong Kita
Mahfud juga mengatakan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengungkapkan jika banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang mana di-backing oleh oknum aparat. "Itu begitu, bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal itu di backing oleh aparat dan pejabat itu masalahmya," ucap Mahfud.
Lihat Juga :
