Dewan Pakar TPN: Mahfud MD Paham Masalah Hukum di Bidang Lingkungan Hidup dan SDA

JAKARTA - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sonny Keraf menyatakan cawapres Mahfud siap tampil dalam debat keempat Pemilu 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Menurut dia, Mahfud menguasai tema yang diangkat dalam debat tersebut yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

"Pak Mahfud menyodorkan sejumlah usulan yang akan dibahas di debat cawapres ternyata berkaitan dengan SDA dan lingkungan hidup serta reformasi agraria yakni reformasi hukum di bidang agraria dan SDA," kata Sonny saat berbicara di PodCast LanjutGan, Jumat (19/1/2024).



Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup itu, berkaca pada usulan yang diajukan Mahfud, artinya dia paham masalah tersebut. Jadi sebenarnya tidak sulit menyiapkan pemahaman soal isu lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Mahfud paham betul bagaimana carut-marut Indonesia di bidang penegakan hukum, di bidang sumber daya alam dan reforma agraria. Salah satu kuncinya adalah bagaimana menjaga lingkungan hidup.

Mahfud juga paham mengenai alih fungsi lahan yang melanggar aturan karena itu memang bidang yang dikuasainya.

"Saya juga akan mengingatkan, bukan menggurui. Tapi mengingatkan bahwa kekuatan Pak Mahfud ada di bidang penegakan hukum. Problem kita hari ini adalah law enforcement kita, penegakan hukum kita," ujar Sonny.

Menurut dia, masalah penegakan hukum juga terjadi di sektor lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, dan pertanian. Termasuk soal perlindungan lahan-lahan pertanian pangan produktif. Semua hal yang dibahas tadi diakui memang bermasalah dalam penegakan hukum di Tanah Air.

Sonny meyakini Mahfud menguasai substansi yang terkait dengan sektor yang dibahas tadi. Mahfud adalah seorang profesor tapi kekuatan Mahfud ada di penegakan hukum.

"Korupsi adalah biang kerok dari semua permasalahan. Kenapa kita mengabaikan lingkungan, kenapa kita bisa alih fungsi lahan dengan mudah, kenapa terjadi konflik agraria dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Semua itu terjadi karena penegakan hukum kita lemah," ungkapnya.