TGB Zainul Majdi Sebut Narasi Pemilu 2024 Satu Putaran Tidak Proporsional
Rabu, 17 Januari 2024 - 20:21 WIB
loading...
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud dan juga Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi mengatakan, narasi yang menyebut Pemilu 2024 satu putaran merupakan agenda nasional, tidaklah proporsional. Sebab agenda nasional merupakan hajat keseluruhan rakyat.
"Menurut kami ini kalau sudah sampai mengatakan agenda nasional ini sebenarnya sudah sangat tidak proporsional. Yang disebut agenda nasional itu adalah agenda yang merupakan hajat kita sebagai suatu bangsa secara keseluruhan, nasional interest kita," ucap TGB, Rabu (17/1/2024).
Baca juga: Narasi Pilpres Satu Putaran Dinilai Pembajakan terhadap Demokrasi
Padahal, tambah dia, penyelenggaraan Pemilu telah diatur secara pasti dalam Undang-Undang. Aturan yang ada itu pun memastikan bahwa Pemilu bisa dilakukan dalam satu atau dua putaran.
"Jadi tidak usah membenturkan ya dengan istilah kalau satu putaran kita bisa menghemat sekian belas triliun, misalnya," jelasnya.
Menurut mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, hal terpenting yang harus dicapai dalam Pemilu ialah prosed demokrasi yang memastikan kredibilitas Pemilu. Sehingga, satu atau dua putaran Pemilu akan berlangsung pun bukanlah suatu masalah.
"Yang paling penting dalam proses demokrasi adalah Pemilu memastikan kredibilitas. Jangan sampai, mohon maaf niat menghemat sekian rupiah tapi hasilnya tidak kredibel, itu akan menjadi beban bangsa lina tahun ke depan. Itu yang harus kita perhatikan," tutupnya.
"Menurut kami ini kalau sudah sampai mengatakan agenda nasional ini sebenarnya sudah sangat tidak proporsional. Yang disebut agenda nasional itu adalah agenda yang merupakan hajat kita sebagai suatu bangsa secara keseluruhan, nasional interest kita," ucap TGB, Rabu (17/1/2024).
Baca juga: Narasi Pilpres Satu Putaran Dinilai Pembajakan terhadap Demokrasi
Padahal, tambah dia, penyelenggaraan Pemilu telah diatur secara pasti dalam Undang-Undang. Aturan yang ada itu pun memastikan bahwa Pemilu bisa dilakukan dalam satu atau dua putaran.
"Jadi tidak usah membenturkan ya dengan istilah kalau satu putaran kita bisa menghemat sekian belas triliun, misalnya," jelasnya.
Menurut mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, hal terpenting yang harus dicapai dalam Pemilu ialah prosed demokrasi yang memastikan kredibilitas Pemilu. Sehingga, satu atau dua putaran Pemilu akan berlangsung pun bukanlah suatu masalah.
"Yang paling penting dalam proses demokrasi adalah Pemilu memastikan kredibilitas. Jangan sampai, mohon maaf niat menghemat sekian rupiah tapi hasilnya tidak kredibel, itu akan menjadi beban bangsa lina tahun ke depan. Itu yang harus kita perhatikan," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
