Megawati Nilai Pidato Bung Karno Layak Jadi Memory of The World

JAKARTA - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menyatakan, lima prinsip Gerakan Non Blok (GNB) adalah saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan-perjanjian nonagresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama dan menjaga perdamaian.

Lima prinsip itu disampaikan Megawati saat memberikan keynote speech tentang peringatan 63 Konferensi Asia Afrika (KAA), pameran arsip KAA dan dokumenter pidato 'tiga tinta emas abad 20' yang disampaikan Soekarno dalam KAA, PBB dan GNB di Gedung LIPI, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Menurut Mega, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Bung Karno dan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru ditugaskan GNB untuk melakukan lobi diplomatik terhadap Amerika Serikat dan Rusia. Alhasil, kata Mega, kedua negara itu akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan senjata nuklir dalam konflik 'perang dingin'.

Mega menuturkan, apa yang disampaikannya memperlihatkan bahwa antara KAA, pidato Bung Karno di PBB, dan GNB pertama adalah satu kesatuan. Jika arsip KAA diakui sebagai 'Memory of The World' oleh UNESCO, kata dia, maka arsip pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB ke-XV dan arsip GNB pertama dianggapnya sangat layak pula untuk menjadi 'memory of the world'

Dia berpandangan, dalam hal ini timbul pertanyaan apa pentingnya kedua arsip bersejarah tersebut menjadi memory of the world dan apa pula faedahnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di abad 21 ini?

Mega yang juga Ketua Umum PDIP itu menyatakan, pidato berjudul 'To Build The World Anew' yang disampaikan Bung Karno adalah sebuah gambaran tentang bagaimana seharusnya dikelola.

Ia menganggap Bung Karno adalah pemimpin yang visioner. Menurutnya, pada masa itu, Bung Karno telah memiliki gambaran bahwa sesungguhnya dunia terkoneksi di mana satu gambaran dunia yang masih relevan diterapkan pada abad ke 21 ini.

"Mari kita renungkan saat kita masih di awal permulaan abad 21. Betapa terseok-seoknya dunia akibat ada pihak-pihak yang mengabaikan kesepakatan internasional dan diplomasi jalan damai. Di samping itu, menguat pula fenomena sikap egoisme mementingkan kepentingan negaranya sendiri dan kebijakan luar negeri yang cenderung abai pada supremasi sipil," ungkapnya.