Mahfud MD Bongkar Skandal Korupsi Sektor Maritim, Libatkan Aparat hingga Pejabat Daerah
Sabtu, 13 Januari 2024 - 07:34 WIB
loading...
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bongkar skandal korupsi sektor maritim di Indonesia yang terjadi di tengah laut. Foto/TPN
A
A
A
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bongkar skandal korupsi sektor maritim di Indonesia yang terjadi di tengah laut. Akhirnya, hingga saat ini Indonesia tidak bisa memanfaatkan secara optimal kelayakan sumber daya kelauatan itu sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan praktik korupsi di tengah laut itu dimuluskan oleh tangan-tangan aparat penegak hukum hingga pejabat di daerah.Baca juga: Halaqah Kebangsaan di Bangil, Mahfud MD Dorong Program Kesejahteraan untuk Semua Guru Agama
"Kita ingin membangun negara maritim yang demokratis, 2/3 dari kekayaan kita ini laut, tapi laut ini tidak terkelola dengan baik, sehingga di utara, Laut Natuna, itu selaku dimasuki kapal asing dan kita kadang kala diam saja karena itu ada permainan," ujar Mahfud di Surabaya, Jumat (12/1/2024).
Mahfud juga memberikan salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi di tengah laut. Saat itu ada sebuah kapal dari Irian yang melakukan transaksi minyak secara ilegal dan akhirnya sempat tertangkap.
"Lalu ada pejabat yang bilang, wah itu tidak apa-apa, ndak boleh berlaku protokol Indonesia, berlaku protokol Tokyo, dikembalikan saja lalu didenda Rp1 miliar. Saya bilang ndak bisa, tangkap, dihukum, mencuri di laut kita, ini laut," jelasnya.
Kemudian di sektor perikanan, Mahfud mengatakan saat ini ada ketentuan yang mengatur batas minimal kapal yang dapat berlayar ke Laut Natuna karena pertimbangan keamanan. Sehingga kapal nelayan kecil tidak bisa berlayar untuk menangkap ikan di laut tersebut.
"Natuna Utara itu banyak ikan yang dicuri oleh negara tetangga, nelayan lokal tidak berdaya karena kapal nelayan lokal itu kecil-kecil, dibatasi oleh menteri perikanan, kapal (kecil) yang ke sana tidak boleh dari sekian km, bahaya," papar Mahfud.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan praktik korupsi di tengah laut itu dimuluskan oleh tangan-tangan aparat penegak hukum hingga pejabat di daerah.Baca juga: Halaqah Kebangsaan di Bangil, Mahfud MD Dorong Program Kesejahteraan untuk Semua Guru Agama
"Kita ingin membangun negara maritim yang demokratis, 2/3 dari kekayaan kita ini laut, tapi laut ini tidak terkelola dengan baik, sehingga di utara, Laut Natuna, itu selaku dimasuki kapal asing dan kita kadang kala diam saja karena itu ada permainan," ujar Mahfud di Surabaya, Jumat (12/1/2024).
Mahfud juga memberikan salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi di tengah laut. Saat itu ada sebuah kapal dari Irian yang melakukan transaksi minyak secara ilegal dan akhirnya sempat tertangkap.
"Lalu ada pejabat yang bilang, wah itu tidak apa-apa, ndak boleh berlaku protokol Indonesia, berlaku protokol Tokyo, dikembalikan saja lalu didenda Rp1 miliar. Saya bilang ndak bisa, tangkap, dihukum, mencuri di laut kita, ini laut," jelasnya.
Kemudian di sektor perikanan, Mahfud mengatakan saat ini ada ketentuan yang mengatur batas minimal kapal yang dapat berlayar ke Laut Natuna karena pertimbangan keamanan. Sehingga kapal nelayan kecil tidak bisa berlayar untuk menangkap ikan di laut tersebut.
"Natuna Utara itu banyak ikan yang dicuri oleh negara tetangga, nelayan lokal tidak berdaya karena kapal nelayan lokal itu kecil-kecil, dibatasi oleh menteri perikanan, kapal (kecil) yang ke sana tidak boleh dari sekian km, bahaya," papar Mahfud.
Lihat Juga :
