Cegah Insiden Boyolali dan Manado Terulang, TNI-Polri Perlu Bentuk Satgas Gabungan
loading...
A
A
A
"Termasuk kelompok masyarakat yang minum-minuman keras serta pembatasan peredaran ilegal, pengendara yang tidak tertib di jalan dan hal-hal yang berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas," ujarnya.
Penegakan hukum sudah seyogianya dilaksanakan sebagai upaya pertama dan jangka pendek dalam meredam potensi gangguan Kamtibmas, sambil melaksanakan upaya preventif dan preemptif lainnya.
"Ini diperlukan karena kita sudah menghadapi masa puncak kampanye Pemilu 2024, yang mana kemungkinan konsentrasi konsentrasi masa semakin banyak," kata Andrea.
Andrea menilai, TNI dan Polri tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dan perlu memiliki komunikasi yang baik agar dapat terbangun sinergi dalam penegakan ketertiban sosial.
"Untuk itulah, perlu dilakukan lebih intensif dan bila perlu dibentuk Satgas Operasi Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum Nusantara Gabungan Polri/TNI dengan kegiatan mulai dari preventive, preemptive, represif, kuratif, dan rehabilitatif," tegasnya.
Selain itu, sambung Andrea, penyelenggara Pemilu 2024 yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus lebih jeli melihat potensi pelanggaran pemilu yang berasal dari gangguan Kamtibmas. "Ini semua patut dipandang sebagai hal yang mendesak, karena yang terjadi di Boyolali dan Manado adalah potensi ancaman faktual terpecahnya NKRI," katanya.
Penegakan hukum sudah seyogianya dilaksanakan sebagai upaya pertama dan jangka pendek dalam meredam potensi gangguan Kamtibmas, sambil melaksanakan upaya preventif dan preemptif lainnya.
"Ini diperlukan karena kita sudah menghadapi masa puncak kampanye Pemilu 2024, yang mana kemungkinan konsentrasi konsentrasi masa semakin banyak," kata Andrea.
Andrea menilai, TNI dan Polri tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dan perlu memiliki komunikasi yang baik agar dapat terbangun sinergi dalam penegakan ketertiban sosial.
"Untuk itulah, perlu dilakukan lebih intensif dan bila perlu dibentuk Satgas Operasi Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum Nusantara Gabungan Polri/TNI dengan kegiatan mulai dari preventive, preemptive, represif, kuratif, dan rehabilitatif," tegasnya.
Selain itu, sambung Andrea, penyelenggara Pemilu 2024 yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus lebih jeli melihat potensi pelanggaran pemilu yang berasal dari gangguan Kamtibmas. "Ini semua patut dipandang sebagai hal yang mendesak, karena yang terjadi di Boyolali dan Manado adalah potensi ancaman faktual terpecahnya NKRI," katanya.
(cip)
Explore More