Program SMK Gratis Semakin Efektif Jika Disertai Penyediaan Lapangan Kerja
Selasa, 02 Januari 2024 - 19:37 WIB
loading...
Program SMK gratis semakin efektif jika disertai dengan penyediaan lapangan kerja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program SMK gratis yang digagas salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024 harus disertai dengan mutu lulusan yang sesuai kebutuhan industri. Termasuk menyediakan jembatan yang menghubungkan antara tenaga kerja SMK dan industri.
Hal ini menanggapi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meluncurkan program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin yang akan didirikan minimal di setiap kabupaten dan kota.
“Jadi menurut saya bukan cuma membantu dalam sekolah di SMK dengan biaya yang digratiskan atau SPP yang digratiskan, tapi juga adalah bagaimana menjamin kualitas dari pada kurikulum atau lulusan dari SMK, dan bagaimana kemudian menjembatani dengan dunia industrinya,” tegas Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, Selasa (2/1/2024).
Baca juga: Ganjar Siap Kembangkan SMK Gratis untuk Keluarga Kurang Mampu di Tingkat Nasional
Faisal menambahkan jaminan mutu dan hubungan industri menjadi penting mengingat data yang menunjukkan tren peningkatan pengangguran tenaga kerja lulusa SMK.
"Paling tidak kalau dari data pengangguran beberapa tahun terakhir ada tren justru peningkatan pengangguran lulusan SMK. Ini sama juga dengan perguruan tinggi. Yang meningkat level penganggurannya itu berdasarkan level pendidikan adalah perguruan tinggi dan SMK. Yang menurun adalah diploma. Paling tidak itu yang terjadi sebelum pandemi,” ujarnya.
Baca juga: Janjikan Bangun SMK Gratis di Setiap Kabupaten-Kota, Ganjar: Anggaran Rp50 Triliun
Oleh sebab itu, Faisal menekankan intervensi yang patut dilakukan tidak hanya sebatas pembebasan biaya sekolah, tetapi juga penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK. "Artinya masalah penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK itu menjadi penting, bukan hanya intervensi pada tahap jenjang pendidikannya," katanya.
Sementara itu, Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, semua Pasangan Calon (Paslon) memiliki program pengembangan pendidikan vokasi. Namun perlu dipikirkan bagaimana menghubungkannya dengan industri, mengisi lapangan pekerjaan.
“Saya rasa semua arahnya kesana, tinggal bagaimana pendidikan vokasi ini berhubungan dengan sektor industri yang ada. Jadi kita harapkan apa yang di-provide oleh sektor pendidikan dalam hal ini tenaga kerja yang siap untuk bekerja itu bisa langsung terserap oleh industri,” kata Andry.
Menurut dia, investasi di dunia pendidikan tidak murah. Untuk itu dia mendorong industri ikut menyediakan ruang belajar bagi SDM. “Kita ingin sektor industri bisa setidaknya memiliki investasi di sektor pendidikan. Nah ini yang menurut saya tantangan bagi masing-masing paslon, bagaimana agar sektor industri ini tidak berdiri sendiri, tidak ada link and match dengan sektor pendidikan yang ada,” jelas Andry.
Selain itu, dia mendorong agar pemerintah juga memaksimalkan perannya sebagai ‘penengah’ untuk menghubungkan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan atau industri. “Harus ada peran pemerintah, bagaimana pemerintah juga bisa invest di sektor pendidikan, tetapi di saat bersama, tetapi di saat bersamaan dia juga menghubungkan dengan sektor industri yang ada,” ungkapnya.
Andry berpandangan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dinas terkait, dan sektor industri, harus bersinergi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi SDM, khususnya putra-putri daerah untuk berkarir.
“Bagaimana bekerjasama agar, pertama, memprioritaskan tenaga kerja lokal; dimana bukan sekedar diprioritaskan tetapi memiliki kualitas terbaik,sehingga industri tidak perlu kebingungan mencari tenaga kerja dari luar daerah, mereka tinggal mendapatkan itu dari daerah setempat,” katanya.
Hal ini menanggapi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meluncurkan program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin yang akan didirikan minimal di setiap kabupaten dan kota.
“Jadi menurut saya bukan cuma membantu dalam sekolah di SMK dengan biaya yang digratiskan atau SPP yang digratiskan, tapi juga adalah bagaimana menjamin kualitas dari pada kurikulum atau lulusan dari SMK, dan bagaimana kemudian menjembatani dengan dunia industrinya,” tegas Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, Selasa (2/1/2024).
Baca juga: Ganjar Siap Kembangkan SMK Gratis untuk Keluarga Kurang Mampu di Tingkat Nasional
Faisal menambahkan jaminan mutu dan hubungan industri menjadi penting mengingat data yang menunjukkan tren peningkatan pengangguran tenaga kerja lulusa SMK.
"Paling tidak kalau dari data pengangguran beberapa tahun terakhir ada tren justru peningkatan pengangguran lulusan SMK. Ini sama juga dengan perguruan tinggi. Yang meningkat level penganggurannya itu berdasarkan level pendidikan adalah perguruan tinggi dan SMK. Yang menurun adalah diploma. Paling tidak itu yang terjadi sebelum pandemi,” ujarnya.
Baca juga: Janjikan Bangun SMK Gratis di Setiap Kabupaten-Kota, Ganjar: Anggaran Rp50 Triliun
Oleh sebab itu, Faisal menekankan intervensi yang patut dilakukan tidak hanya sebatas pembebasan biaya sekolah, tetapi juga penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK. "Artinya masalah penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK itu menjadi penting, bukan hanya intervensi pada tahap jenjang pendidikannya," katanya.
Sementara itu, Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, semua Pasangan Calon (Paslon) memiliki program pengembangan pendidikan vokasi. Namun perlu dipikirkan bagaimana menghubungkannya dengan industri, mengisi lapangan pekerjaan.
“Saya rasa semua arahnya kesana, tinggal bagaimana pendidikan vokasi ini berhubungan dengan sektor industri yang ada. Jadi kita harapkan apa yang di-provide oleh sektor pendidikan dalam hal ini tenaga kerja yang siap untuk bekerja itu bisa langsung terserap oleh industri,” kata Andry.
Menurut dia, investasi di dunia pendidikan tidak murah. Untuk itu dia mendorong industri ikut menyediakan ruang belajar bagi SDM. “Kita ingin sektor industri bisa setidaknya memiliki investasi di sektor pendidikan. Nah ini yang menurut saya tantangan bagi masing-masing paslon, bagaimana agar sektor industri ini tidak berdiri sendiri, tidak ada link and match dengan sektor pendidikan yang ada,” jelas Andry.
Selain itu, dia mendorong agar pemerintah juga memaksimalkan perannya sebagai ‘penengah’ untuk menghubungkan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan atau industri. “Harus ada peran pemerintah, bagaimana pemerintah juga bisa invest di sektor pendidikan, tetapi di saat bersama, tetapi di saat bersamaan dia juga menghubungkan dengan sektor industri yang ada,” ungkapnya.
Andry berpandangan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dinas terkait, dan sektor industri, harus bersinergi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi SDM, khususnya putra-putri daerah untuk berkarir.
“Bagaimana bekerjasama agar, pertama, memprioritaskan tenaga kerja lokal; dimana bukan sekedar diprioritaskan tetapi memiliki kualitas terbaik,sehingga industri tidak perlu kebingungan mencari tenaga kerja dari luar daerah, mereka tinggal mendapatkan itu dari daerah setempat,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
