Hapus Kredit Macet Nelayan dan Petani, Mahfud MD: Negara Harus Hadir untuk Rakyat

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap memutihkan kredit macet bagi para nelayan dan petani bila nanti menang di Pilpres 2024. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan dan petani.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam pidatonya saat menghadiri acara musyawarah kebangsaan bersama petani dan nelayan se-Banyuwangi di Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023). Dia mengaku, program itu sengaja diluncurkan karena banyak nelayan dan petani yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan.

"Nelayan dan petani kecil, mereka inilah yang akan jadi target utama Ganjar-Mahfud untuk dibantu menuju kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak. Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh rakyat sendiri," kata Mahfud.



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengatakan, utang nelayan dan petani yang berkisar ratusan miliar, tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perilaku koruptif. Karena itu, pemutih kredit macet bagi nelayan dan petani bisa diwujudkan dengan komitmen melakukan pemberantasan korupsi.

"Utang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya Rp725 miliar, itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun," katanya.

"Korupsi harus kita babat, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," ucap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada aparat penegak hukum yang menjadi backing para mafia pertanian dan perikanan. Ia berjanji bersama capres Ganjar Pranowo akan menjadikan Indonesia bersih dari koruptor dan para mafia petani dan nelayan.



"Kita harus bersihkan negara ini agar kita bisa maju dan makmur bersama. Kuncinya, pembersihan aparat, birokrasi, serta penegak hukum agar tidak main-main dengan hak rakyat," ujarnya.