Irman Gusman Laporkan KPU ke DKPP karena Tidak Jalankan Putusan PTUN
Jum'at, 29 Desember 2023 - 12:45 WIB
loading...
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DPPP). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Pelaporan dilakukan karena KPU tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan memasukkan Irman ke Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2024.
Pelaporan Irman sudah diterima pihak DKPP dengan tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 325/03-28/SET-02/XI/2023. Penerima adalah Staf DKPP, Leon Firman.
Baca juga: Pakar Tata Negara: KPU Wajib Melaksanakan Putusan PTUN Irman Gusman
Dokumen tersebut diserahkan oleh Tantra Hadimulya. Adapun dokumen yang diserahkan adalah dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Irman Gusman membenarkan telah melaporkan KPU ke DKPP. Pelaporan itu dilakukan, menurut Irman, karena KPU tidak menjalankan perintah PTUN.
“Kami sebagai warga negara yang baik, sudah menempuh jalur hukum seperti yang diatur dalam konstitusi untuk menyikapi pencoretan nama saya dari DCT Pemilu 2024. Tapi setelah keluar Putusan PTUN yang memenangkan saya, KPU tidak menjalankan perintah PTUN,” ujar Irman, Jumat (29/12/2023).
Pelaporan Irman sudah diterima pihak DKPP dengan tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 325/03-28/SET-02/XI/2023. Penerima adalah Staf DKPP, Leon Firman.
Baca juga: Pakar Tata Negara: KPU Wajib Melaksanakan Putusan PTUN Irman Gusman
Dokumen tersebut diserahkan oleh Tantra Hadimulya. Adapun dokumen yang diserahkan adalah dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Irman Gusman membenarkan telah melaporkan KPU ke DKPP. Pelaporan itu dilakukan, menurut Irman, karena KPU tidak menjalankan perintah PTUN.
“Kami sebagai warga negara yang baik, sudah menempuh jalur hukum seperti yang diatur dalam konstitusi untuk menyikapi pencoretan nama saya dari DCT Pemilu 2024. Tapi setelah keluar Putusan PTUN yang memenangkan saya, KPU tidak menjalankan perintah PTUN,” ujar Irman, Jumat (29/12/2023).
Lihat Juga :
