alexametrics

Pimpinan DPR Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Jika Tak Teken UU MD3

loading...
Pimpinan DPR Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Jika Tak Teken UU MD3
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) jika enggan menandatangani Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Adapun Undang-undang MD3 itu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin 12 Februari 2018.

"Menurut kami apabila kalau pemerintah kurang pas, kurang sreg, seyogyanya ya pemerintah mengeluarkan Perppu," ujar Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Sehingga, apa yang menjadi keberatan Presiden Jokowi dalam Undang-undang MD3 itu bisa segera terselesaikan.

Sebab, lanjut Agus, Undang-undang MD3 itu akan tetap berlaku jika selama 30 hari sejak disahkan dalam rapat paripurna tidak ditandatangani oleh presiden. "Karena memang sudah diputuskan di paripurna," tutur Politikus Partai Demokrat ini.

Diketahui, Presiden Jokowi belum memutuskan apakah akan menandatangani Undang-undang MD3 itu atau tidak. Walaupun, lembaran pengesahan Undang-undang itu sudah ada di meja kerjanya.

Sebab, Jokowi mengamati reaksi masyarakat terhadap beberapa isi Undang-undang hasil revisi itu. Salah satu yang diprotes banyak masyarakat adalah Pasal 122 huruf k Undang-undang MD3.

Pasal 122 itu mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak