Dijuluki Pendekar Hukum, Ini Peran Penegakan Hukum Mahfud MD untuk Ekonomi Indonesia

3. Mahfud juga mengawal kasus koperasi simpan pinjam yang bermasalah. Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengawal kasus 8 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap anggota koperasi, yaitu KSP Sejahtera Bersama dengan nilai tagihan Rp8,6 triliun; KSP Indosurya dengan nilai tagihan Rp14 triliun; KSP Pracico Inti Sejahtera dengan nilai tagihan Rp632,2 miliar; dan sebagai.

4. Mahfud juga menjadi tokoh kunci untuk mengungkapan transaksi pencucian uang mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dia membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut transaksi mencurigakan tersebut. Beberapa hasil kerja Satgas TPPU antara lain, membuat KPK mengusut kembali 16 tersangka dan terpidana dan Kejagung kembali usut transaksi emas Rp189 triliun.

5. Mahfud juga terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lahan sawit PT Duta Palma. Korupsi lahan sawit PT Duta Palma dinilai merupakan kasus korupsi terbesar. Sebenarnya, kasus tersebut sudah diputus bebas. Namun sebagai Menko Polhukam, Mahfud melakukan kajian bersama ahli dan mengawal kasasi kasus tersebut.

Berkat pengawasan Menko Polhukam, pemilik PT. Duta Palma Surya Darmadi berhasil dijerat sebagai tersangka. Melalui Putusan Kasasi MA, Surya Darmadi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 tahun.

6. Mahfud punya andil besar dalam membongkar dan mengawal kasus korupsi di perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri (ASABRI) pada 2020. Sebelum kasus tersebut terungkap ke publik di 2021, Mahfud sudah mengungkapkan bahwa terdapat dugaan korupsi yang terjadi di asuransi khusus prajurit TNI-Polri tersebut, mencapai Rp16 triliun.

Dalam pidato pengumuman sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud menegaskan setengah dari permasalahan bangsa ini bisa selesai jika penegakkan hukum berjalan dengan baik dan benar. Hal ini mendorong Mahfud terus tegas dalam berbagai persoalan hukum di Tanah Air.