Ganjar Siap Putihkan Kredit Macet Nelayan, Pengamat: Sangat Bisa Dilakukan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan memutihkan kredit macet nelayan di seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Penghapusan utang itu penting dilakukan agar nelayan sejahtera dan meningkatkan produkivitasnya.
Menurut Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, pemutihan kredit macet para nelayan sangat mungkin bisa dilakukan. Langkah ini disebut bisa membantu nasib para nelayan.
"Sudah terjadi untuk KUR saat ini, dan itu mungkin saja," kata Esther dalam keterangannya dikutip, Jumat (22/12/2023).
Menurutnya, penghapusan kredit macet itu bisa membantu nasib para nelayan. Namun Esther tetap berharap ada langkah kongkret besar lainnya. "Pertama, bisa diberikan subsidi BBM untuk kapalnya agar bisa menangkap ikan," katanya Esther.
Kelangkaan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Karena itu, sangat penting untuk memastikan agar suplai BBM bersubsidi ke nelayan tetap aman.
Langkah besar kedua terkait insentif dan akses ke modal. Nelayan bisa diberikan subsidi suku bunga untuk membuka usaha mengolah dan menjual produk laut. Selain itu juga diberikana kemudahan untuk mengakses modal.
Selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas nelayan. "Memberikan bimbingan teknis pasca penangkapan ikan dengan teknologi sehingga ikan dan produk laut bisa dijual dengan harga lebih tinggi," kata Esther.
Tidak bisa dipungkiri saat ini masih banyak terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Praktik ini harus ditumpas agar nelayan setempat sejahtera.
Esther menjelaskan, bingkai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kelautan ada dalam model Ekonomi Biru, yaitu pemberdayaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, menciptakan lapangan kerja.
"Jadi ekonomi berkeadilan artinya pemberdayaan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang adil sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai janji Ganjar Pranowo untuk memutihkan utang utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia sebagai visi negara maritim.
"Visi Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Salah satunya dengan memperkuat nelayan Indonesia," katanya.
Menurutnya, saat ini kekayaan lautan Indonesia belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan indonesia. Bahkan, kantong kemiskinan terutama terjadi di kelompok petani dan nelayan.
"Petani dan nelayan Indonesia tidak cukup memiliki alat produksi guna meningkatkan produktivitas mereka," lanjutnya.
Menurut Piter, latar belakang itulah yang menjadikan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud menaruh perhatian pada kelompok nelayan. Penguatan nelayan akan menjadi salah satu program menuju negara maritim yang adil dan lestari.
"Tidak mungkin memperkuat nelayan apabila nelayan masih terbelenggu oleh kredit macet," tegasnya.
Piter mengungkapkan pemutihan kredit nelayan penting untuk dilakukan. Kendati demikian, pelaksanaannya harus berpegang pada basis data yang kuat. "Ini untuk menghindari adanya moral hazard yang justru berpotensi memunculkan ketidakadilan," katanya.
Menurutnya, pemutihan ini sangat mungkin dilakukan, terutama mengingat jumlahnya yang tidak terlalu besar di kisaran Rp180 miliar. "Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit yang diputihkan memang layak diputihkan," katanya.
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo mengaku siap memutihkan utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia jika terpilih sebagai presiden di 2024. Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023).
"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," ucap Ganjar.
Dirinya melihat, banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan utang.
"Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, agar mereka terbantu dan lebih produktif. Setelah itu kita bina dan dampingi mereka," ucapnya.
Menurut Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, pemutihan kredit macet para nelayan sangat mungkin bisa dilakukan. Langkah ini disebut bisa membantu nasib para nelayan.
"Sudah terjadi untuk KUR saat ini, dan itu mungkin saja," kata Esther dalam keterangannya dikutip, Jumat (22/12/2023).
Menurutnya, penghapusan kredit macet itu bisa membantu nasib para nelayan. Namun Esther tetap berharap ada langkah kongkret besar lainnya. "Pertama, bisa diberikan subsidi BBM untuk kapalnya agar bisa menangkap ikan," katanya Esther.
Kelangkaan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Karena itu, sangat penting untuk memastikan agar suplai BBM bersubsidi ke nelayan tetap aman.
Langkah besar kedua terkait insentif dan akses ke modal. Nelayan bisa diberikan subsidi suku bunga untuk membuka usaha mengolah dan menjual produk laut. Selain itu juga diberikana kemudahan untuk mengakses modal.
Selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas nelayan. "Memberikan bimbingan teknis pasca penangkapan ikan dengan teknologi sehingga ikan dan produk laut bisa dijual dengan harga lebih tinggi," kata Esther.
Tidak bisa dipungkiri saat ini masih banyak terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Praktik ini harus ditumpas agar nelayan setempat sejahtera.
Esther menjelaskan, bingkai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kelautan ada dalam model Ekonomi Biru, yaitu pemberdayaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, menciptakan lapangan kerja.
"Jadi ekonomi berkeadilan artinya pemberdayaan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang adil sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai janji Ganjar Pranowo untuk memutihkan utang utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia sebagai visi negara maritim.
"Visi Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Salah satunya dengan memperkuat nelayan Indonesia," katanya.
Menurutnya, saat ini kekayaan lautan Indonesia belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan indonesia. Bahkan, kantong kemiskinan terutama terjadi di kelompok petani dan nelayan.
"Petani dan nelayan Indonesia tidak cukup memiliki alat produksi guna meningkatkan produktivitas mereka," lanjutnya.
Menurut Piter, latar belakang itulah yang menjadikan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud menaruh perhatian pada kelompok nelayan. Penguatan nelayan akan menjadi salah satu program menuju negara maritim yang adil dan lestari.
"Tidak mungkin memperkuat nelayan apabila nelayan masih terbelenggu oleh kredit macet," tegasnya.
Piter mengungkapkan pemutihan kredit nelayan penting untuk dilakukan. Kendati demikian, pelaksanaannya harus berpegang pada basis data yang kuat. "Ini untuk menghindari adanya moral hazard yang justru berpotensi memunculkan ketidakadilan," katanya.
Menurutnya, pemutihan ini sangat mungkin dilakukan, terutama mengingat jumlahnya yang tidak terlalu besar di kisaran Rp180 miliar. "Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit yang diputihkan memang layak diputihkan," katanya.
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo mengaku siap memutihkan utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia jika terpilih sebagai presiden di 2024. Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023).
"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," ucap Ganjar.
Dirinya melihat, banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan utang.
"Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, agar mereka terbantu dan lebih produktif. Setelah itu kita bina dan dampingi mereka," ucapnya.
(maf)