Pasal-Pasal Kontroversial dalam Revisi UU MD3 yang Disahkan DPR

JAKARTA - Pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam rapat paripurna DPR, Senin (12/2/2018) sore memantik reaksi banyak kalangan. Sejumlah pasal dalam susunan UU MD3 yang baru tergolong kontroversial dan berpotensi tabrakan dengan aturan perundangan lain.

Salah satu poin penting dalam UU MD3 yang baru adalah kewenangan DPD dalam mengevaluasi peraturan daerah. Ketentuan ini dinilai bakal bertabrakan dengan UU Pemda yang sebelumnya memberikan kewenangan tersebut ke jajaran eksekutif. Dalam UU MD3 pasal 249 ayat 1 huruf J disebutkan bahwa DPD berwenang dan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperdda) dan peraturan daerah (perda).

Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta mengatakan klausul dalam UU MD3 tersebut bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah (Pemda) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini kalau melihat kalimatnya berpotensi tumpang tindih dengan aturan lain. Untuk evaluasi raperda ataupun perda sudah diatur di UU Pemda," katanya saat dihubungi, Senin (12/2/2018).

Umbu mempertanyakan konteks kewenangan pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh DPD nanti. Menurutnya jika kewenangan ini secara detail seperti apa yang dimiliki pemerintah dan MA saat ini tentu akan ada tumpang tindih kewenangan. "Jadi apakah seluruh raperda harus disetujui dan dikonsultasikan dengan DPD atau seperti apa. Ini yang harus diperjelas. Kalau sama tentu yang diutamakan adalah UU Pemda karena yang khusus mengatur terkait perda," jelasnya.

Lebih lanjut Umbu menilai adanya klausul tersebut menunjukkan tidak adanya harmonisasi dengan aturan hukum lainnya. Seharusnya dalam menyusun aturan ini, DPD dan pemerintah memperhatikan UU Pemda. "Tidak diperhatikan aturan lainnya. Dengan begitu tumpang tindih aturan dan kewenangan bisa dihindari," paparnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai DPD seharusnya fokus pada program-program pemerintah pusat. Pasalnya DPD merupakan mitra kerja pemerintah pusat. "DPD ini bukan mitra pemerintah daerah. Banyak hal yang lebih strategis yang perlu mendapatkan perhatian oleh DPD," ungkapnya.

Endi juga mempertanyakan maksud dari kewenangan pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh DPD. Dia mengingatkan jangan sampai aturan baru ini malah menimbulkan kebingungan bagi daerah dalam membuat perda. "Ini akan seperti apa evaluasi dan pemantauannya. Jika pemerintah evaluasi. Lalu pembatalan di MA. Ditambah di DPD bisa membingungkan," katanya.

Menurutnya untuk mencegah perda bermasalah akan lebih efektif jika DPD berkoordinasi dengan menteri dalam negeri (mendagri). Dia mengatakan DPD dapat meminta Kemendagri melaporkan evaluasi perda dalam waktu tertentu. "DPD bisa mendorong Kemendagri untuk memaksimalkan perannya mencegah perda bermasalah. Misal enam bulan sekali diminta laporan," tuturnya.

Pasal lain yang tergolong kontroversial adalah kewenangan DPR untuk mempidanakan para pengkritiknya. Dalam pasal Pasal 122 huruf K UU MD3 disebutkan DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini dinilai bakal membuat DPR maupun anggotanya bisa bertindak otoriter.

Politikus PKS Tifatul Sembiring menilai aturan ini terlalu berlebihan. Menurutnya di era demokrasi wajar saja jika ada pihak-pihak yang melontarkan kritik ke lembaga-lembaga negara termasuk kepada wakil rakyat di parlemen. Apalagi para anggota DPR dipilih langsung secara demokrasi, sehingga wajar untuk melontarkan kritik saat wakil yang mereka pilih tidak memenuhi janji-janji di masa kampanye. "Berlebihanlah. Kalau menurut saya biasa sajalah. Kan publik yang memilih, publik kecewa kemudian mengkritik itu biasa yah," katanya.

Mantan menteri Kominfo ini menegaskan jika pasal ini dimaksudkan untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat maka harus didefinisikan secara rinci apa yang dimaksud dengan tindakan merendahkan lembaga dan anggota DPR. Sehingga ada batasan jelas mana tindakan yang bisa dikategorikan merendahkan anggota dan lembaga DPR. "Sebetulnya kalau merendahkan itu harus definitif. Jangan ada orang sedikit mengkritik kemudian ini (ditindak), kan ini demokrasi kan. Jangan balik lagi ke orde baru," tambahnya.

Sementara itu Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan 14 poin perubahan dalam UU MD3. Pertama, perubahan di UU MD3 adalah penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan MKD. Kedua, perumusan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang berasal dari presiden dan DPR, maupun RUU yang diajukan DPD.

Ketiga, penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau masyarakat yang akan melibatkan kepolisian. Keempat, penambahan rumusan mengenai penggunaan hak interpletasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara. "Kelima, menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Keenam, penambahan rumusan kewenangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU serta pembuatan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum," ucapnya.

Berikutnya, ketujuh, perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD. Kedelapan, penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat I. "Kesembilan, penambahan rumusan mekanisme pemanggilan WNI atau WNA yang secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan panitia angket. Kesepuluh, penguatan hal imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas," jelasnya.

Kesebelas, sambungnya, penambahan rumusan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan Perda dan Perda. Keduabelas, penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan. Ketigabelas, penambahan rumusan jumlah dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, dan Alat Kelengkapan Dewan hasil pemilu tahun 2014. Dan Keempatbelas, ketentuan mengenai mekanisme pimpinan MPR, DPR, serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah pemilu tahun 2019.

Pasal-Pasal Kontroversial


Peta Dukungan Pengesahan UU MD3