PPATK Temukan Transaksi Fantastis Jelang Pemilu 2024, Ganjar: Yang Penting Tak dari Kejahatan
loading...
Capres Ganjar Pranowo menyoroti temuan transaksi fantastis jelang Pemilu 2024 oleh PPATK. Foto/MPI/irfan maulana
A
A
A
BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai transaksi yang membengkak jelang pemilihan umum (pemilu) sudah biasa terjadi. Menurutnya, pengeluaran uang dengan jumlah fantastis untuk keperluan pemilu pasti terjadi.
"Karena belanja politik pasti keluar, orang beli merchandise terus biaya kampanye dan sebagainya pasti akan meledak," kata Ganjar seusai konsolidasi pemenangan Pilpres dengan pendukung di Gedung Rudang, Jatisampurna Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2024).
Capres yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini pun tak mau ambil pusing dengan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut. Menurut Ganjar, yang terpenting uangnya bukan berasal dari kejahatan. "Yang penting sumbernya benar, tidak dari kejahatan dan PPATk saya kita sudah melakukan dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya indikasi transaksi janggal menjelang Pemilu 2024. Besaran transaksinya sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah.
"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama. Kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," ucap Ivan di acara Diseminasi PPATK, Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.
Dengan adanya temuan ini, Ivan telah mengajukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ivan mengaku tidak akan berkomunikasi dengan beberapa parpol atau tim-tim dari capres tapi akan melaporkannya langsung.
“Oh, nggak, nggak. Kita udah kirim surat ke Bawaslu, KPU. Udah kita sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar kan,” katanya.
Ivan menyebutkan dalam hal ini PPATK konteksnya melakukan penghentian, dengan sebuah aksi akan menghentikan rekening pada pelaku kasus korupsi. Bahkan ia telah melaporkan semua parpol termasuk perorangan yang dinilai mencurigakan ke pihak Bawaslu dengan beberapa data yang ada.
“Semua, semua. Semua sudah kita lihat. Semua sudah kita informasikan ke KPU dan Bawaslu, data sudah ada di Bawaslu juga. Banyak, ya. Enggak harus partai. Ya, perorangan, segala macam, gitu, kan. Kan kita kerja sama. Kita, ini prinsipnya, kita ingin kontestasi politik ini dilakukan adunya itu visi dan misi, bukan adu kekuatan uang. Apalagi ada keterlibatan dari dana-dana yang berasal dari hasil legal. Itu kan kita tidak mau,” lanjutnya.
"Karena belanja politik pasti keluar, orang beli merchandise terus biaya kampanye dan sebagainya pasti akan meledak," kata Ganjar seusai konsolidasi pemenangan Pilpres dengan pendukung di Gedung Rudang, Jatisampurna Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2024).
Capres yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini pun tak mau ambil pusing dengan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut. Menurut Ganjar, yang terpenting uangnya bukan berasal dari kejahatan. "Yang penting sumbernya benar, tidak dari kejahatan dan PPATk saya kita sudah melakukan dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya indikasi transaksi janggal menjelang Pemilu 2024. Besaran transaksinya sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah.
"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama. Kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," ucap Ivan di acara Diseminasi PPATK, Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.
Dengan adanya temuan ini, Ivan telah mengajukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ivan mengaku tidak akan berkomunikasi dengan beberapa parpol atau tim-tim dari capres tapi akan melaporkannya langsung.
“Oh, nggak, nggak. Kita udah kirim surat ke Bawaslu, KPU. Udah kita sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar kan,” katanya.
Ivan menyebutkan dalam hal ini PPATK konteksnya melakukan penghentian, dengan sebuah aksi akan menghentikan rekening pada pelaku kasus korupsi. Bahkan ia telah melaporkan semua parpol termasuk perorangan yang dinilai mencurigakan ke pihak Bawaslu dengan beberapa data yang ada.
“Semua, semua. Semua sudah kita lihat. Semua sudah kita informasikan ke KPU dan Bawaslu, data sudah ada di Bawaslu juga. Banyak, ya. Enggak harus partai. Ya, perorangan, segala macam, gitu, kan. Kan kita kerja sama. Kita, ini prinsipnya, kita ingin kontestasi politik ini dilakukan adunya itu visi dan misi, bukan adu kekuatan uang. Apalagi ada keterlibatan dari dana-dana yang berasal dari hasil legal. Itu kan kita tidak mau,” lanjutnya.
(cip)
Lihat Juga :
