Mahfud Nilai Penegakan Hukum Belum Berkeadilan: Maling Dihajar Habis-habisan, Koruptor Dilindungi

Sabtu, 09 Desember 2023 - 19:23 WIB
loading...
Mahfud Nilai Penegakan...
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menilai bahwa kadang penegakan hukum di Indonesia tidak berkeadilan. Foto/MPI
A A A
BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menilai bahwa kadang penegakan hukum di Indonesia tidak berkeadilan. Orang lemah akan kalah dengan orang kuat jika terlibat dalam suatu perkara.

Cawapres yang didukung Partai Perindo itu lantas memberikan contoh ketika ada maling yang dipukuli habis-habisan, sedangkan koruptor mendapatkan perlindungan.

Baca juga: Mahfud MD: Masyarakat Miskin Tidak Akan Pernah Bangkit Jika Korupsi Tak Diberantas

Padahal, kata Mahfud, ada maling yang mencuri karena terpaksa untuk bertahan hidup dan nominal yang dirampas tidak besar, berbeda dengan para koruptor.

"Banyak orang mencuri lalu dihajar habis-habisan di tengah jalan, sementara orang korupsi itu dilindungi, korupsi tuh banyak loh, kelasnya miliaran, kalau orang mencuri itu nggak banyak dan kadang karena terpaksa," ujar Mahfud saat Rapat Akbar Laju Indonesia bersama Rieke Diah Pitaloka di Mustikasari Convention Hall, Mustikajaya, Bekasi Timur, Sabtu (9/12/2023).

Ia pun mengungkap bahwa banyak orang kuat yang sengaja menyuap pejabat korup agar kasusnya ditutup.

"Orang-orang lemah tidak mendapat perlindungan hukum karena orang lemah itu kalau berperkara, orang kuat bisa menyogok pejabat korup agar kasusnya ditutup, sementara orang kuat kalau dia melakukan pelanggaran hukum dijamin dan dibeking pejabat korup," jelas Mahfud.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Sahroni: Dengan UU Polri...
Sahroni: Dengan UU Polri Baru, Transparansi Penegakan Hukum Akan Lebih Meningkat
Polri Tetapkan 13 Tersangka...
Polri Tetapkan 13 Tersangka Sepanjang 2026 Terkait Haji Ilegal
ICW Pertanyakan Komitmen...
ICW Pertanyakan Komitmen Pemerintah Tegakkan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal
Mahfud MD Usul Ambang...
Mahfud MD Usul Ambang Batas Parlemen Nol Persen atau Pemberlakuan Fraksi Threshold
Atasi Kebocoran Data...
Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI
Polda Metro Jaya Tak...
Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Komdigi Dorong Sinkronisasi...
Komdigi Dorong Sinkronisasi Penegakan Hukum Ruang Digital
Rekomendasi
Polda Metro: Penangguhan...
Polda Metro: Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Tanggung Jawab Jaksa
Meriahkan HUT ke-499...
Meriahkan HUT ke-499 Jakarta, 2.000 Anak Ikuti Khitanan Massal Gratis
Kuasa Hukum Roy Suryo...
Kuasa Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa Pertanyakan Penahanan: Razman Saja Tak Ditahan
Berita Terkini
BPIP Umumkan 76 Calon...
BPIP Umumkan 76 Calon Paskibraka 2026 Tingkat Pusat, Ini Nama-namanya
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
Suap Rp61,7 Miliar ke...
Suap Rp61,7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai, Bos Blueray Cargo Dituntut 3 Tahun Penjara
Momen Pelimpahan Roy...
Momen Pelimpahan Roy Suryo ke Kejaksaan, Sempat Adu Mulut Tolak Pakai Baju Tahanan
5.000 Jembatan Gantung...
5.000 Jembatan Gantung Dibangun, Prabowo Ingin Percepat Konektivitas Pelosok
Keluarga Roy Suryo dan...
Keluarga Roy Suryo dan Dokter Tifa Resmi Ajukan Penangguhan Penahanan
Infografis
TNI Jaga Kejaksaan,...
TNI Jaga Kejaksaan, Ada Perseteruan Penegak Hukum?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved