Medium Digital dan Jaminan Persaingan Bebas

Implikasi lanjut keadaan itu, pendapat ini disampaikan penulis yang juga salah satu narasumber diskusi, akibat kecanggihan algoritma pada platform yang punya kuasa mengubah data jadi pengetahuan kebebasan khalayak memperoleh informasi, secara struktural terhalang oleh kemajuan teknologi itu sendiri.

Algoritma, menggiring konsumen pada informasi sejenis, dengan yang pernah dikonsumsinya. Ini menjebak pada keadaan yang disebut sebagai filter bubble dan echo chamber. Konsumen tak punya kuasa tentukan kebutuhan informasinya sendiri, tergiring pada realitas palsu. Seakan yang dikonsumsi, memang yang dibutuhkan, bukan arahan mesin.

Jurnalisme yang andalkan disiplin verifikasi ala media konvensional harus bersaing dengan informasi yang diproduksi dan didistribusikan platform media sosial, beserta kuasa algoritmanya. Tentu saja, informasi yang sering jauh dari kaidah jurnalisme yang logis, cover both side dan obyektif. Itu disampaikan oleh Sapto Anggoro, pendiri Tirto.id.

Namun yang istimewa, lanjut Agus Sudibyo, perusahaan platform media sosial tak tersentuh berbagai kewajiban lantaran mereka menyebut diri sebagai perusahaan teknologi. Kewajiban itu, termasuk bertanggung jawab terhadap peredaran hoaks, ujaran kebencian, aturan ketenagakerjaan maupun sistem perpajakan. Ini beda dengan perusahaan pers konvensional, yang harus tunduk pada berbagai aturan dan aneka ketentuan, termasuk sistem perpajakan. Dalam bingkai persaingan, adanya hak istimewa yang melekat, menghilangkan jaminan persaingan yang bebas.

Maka tak berlebihan jika Senator Ted Kennedy menyebut Google dan Facebook, bukanlah perusahaan. Mereka adalah negara. Mungkin pula lantaran itu, Kongres Amerika pada 29 Juli 2020, memanggil empat raksasa perusahaan teknologi, termasuk Facebook, diminta untuk memecah-mecah perusahaan. Tentunya, agar keraksasaan mereka tak menyebabkan persaingan monopolistik.