Jelang Akhir Tahun, Progres Pembangunan IKN Tahap I Terus Menggeliat

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digenjot pemerintah untuk mengejar target yang telah ditentukan, terlebih lagi, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan aktivitas pemerintahan di IKN akan dimulai 2024 mendatang, termasuk pelaksanaan upacara hari kemerdekaan 17 Agustus 2024. Untuk itu, pemerintah menargetkan progres pembangunan IKN tahap pertama rampung pada 2024.

Jelang akhir tahun 2023, progres pembangunan IKN Tahap I pun tampak terus menggeliat, bahkan memasuki tahun kedua ini, progres pembangunan telah mencapai 55 persen. Pencapaian tersebut seperti disampaikan oleh Agung Wicaksono selaku Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Forum Indonesia-Korea Economic Cooperation Forum di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Pembangunan IKN hingga saat ini telah berjalan 55 persen (batch 1), yang menarik, kata Agung, anggaran pemerintah yang dikeluarkan dari 2022 hingga 2023 sekitar USD2,2 miliar atau sekitar Rp35 triliun," tuturnya.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), terdiri dari 5 tahap (batch) yang dimulai pada 2022 dan direncanakan akan rampung pada 2045 mendatang. Pada tahap pertama, proses pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Pada tahap pertama, IKN akan menjadi smart city dan sustainable city yang akan membuka peluang untuk investasi, terutama kepada investor dalam negeri.

Sektor Prioritas Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pembangunan tahap awal ini berfokus infrastruktur dasar yang utama, seperti menyediakan air minum, listrik, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan sampah dan air limbah untuk penduduk pionir, membangun istana kepresidenan, perkantoran, perumahan, pemindahan ASN (aparatur sipil negara) tahap awal, termasuk TNI dan Polri, serta sektor-sektor ekonomi prioritas.

Dalam pembangunan IKN, beberapa sektor dinilai potensial atau menjadi prioritas, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP) IKN. Sedikitnya ada 12 sektor prioritas dalam pengembangan dan pembangunan IKN tahap I, dan berikut penjelasan 6 sektor yang dinilai paling penting.

1. Perkantoran
IKN memiliki kawasan perkantoran, termasuk istana negara. Presiden Jokowi menilai kawasan ini menjadi kawasan prioritas, karena keberadaan gedung perkantoran seperti, kantor Bank Indonesia (BI) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap untuk mendukung pengembangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di IKN.

Dari informasi yang dirilis Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN-PUPR baru-baru ini, progres pembangunan Istana Negara dan Bangunan Pendukung sudah mencapai 22,72 persen. Kantor Kementerian Koordinator 1 sudah mencapai 12,78 persen, Kementerian Koordinator 2 sudah mencapai 98,2 persen, Kementerian Koordinator 3 sudah mencapai 10,429 persen, dan Kementerian Koordinator 4 sudah mencapai 15,135 persen. Sementara pembangunan Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 16,165 persen.

Agung juga mengatakan, serapan tenaga kerja lokal di pembangunan IKN juga diprediksi akan terus meningkat. Pasalnya, ada program pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan. "Menurut saya ini bagus yah perlu terus dikembangkan karena banyak langkah pemberdayaan yang dilakukan," ujarnya.

2. Perumahan
Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun sebanyak 100.000 rumah dengan total populasi IKN diproyeksikan mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045. Kawasan permukiman ini akan diisi oleh masyarakat umum, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang meliputi komposisi 70 persen ASN, TNI/Polri dan 30 persen lainnya masyarakat umum. Dari jumlah hunian, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri dan sekitar 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.

Diketahui progres pembangunan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sudah mencapai 22,681 persen. Untuk RTJM ini, rencananya akan dihuni pada pertengahan 2024 mendatang.

3. Air Minum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan kualitas air keran di IKN bisa langsung diminum. Dengan menggunakan teknologi food grade, air bersih di IKN dipastikan aman, karena air yang melewati pipa-pipa tersebut tidak akan terkontaminasi, karena pipa dilapisi oleh lapisan beton dan semen sehingga menjamin kualitas air tetap terjaga dengan baik.

Hingga kini, progres pembangunan air bersih di IKN tengah menuntaskan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selanjutnya ditargetkan sistem penyediaan air minum dapat didistribusikan ke beberapa kawasan IKN pada 2024, sehingga masyarakat bisa langsung menikmati air bersih di IKN.

4. Green Energy
Penerapan energi hijau (Green energy) akan diterapkan di IKN. Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh Presiden Jokowi yang akan menyediakan sebanyak 80 persen transportasi publik di IKN. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan IKN bakal menerapkan net zero emission dan 70 persen akan diisi area hijau.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) resmi meluncurkan Strategi Net Zero Emission Nusantara dalam dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) pada perhelatan KTT COP Ke-28 yang dilangsungkan di Dubai, Minggu (3/12). Dalam Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) tersebut Ketua OIKN Bambang Susantono mengemukakan peta jalan untuk mendorong kontribusi kota Nusantara dalam mencapai target iklim nasional, dimana IKN dirancang menjadi kota dengan nol emisi karbon 2045 mendatang.

Sistem tenaga listrik di IKN akan dirancang dan dikembangkan melalui tiga tahap. Jangka pendek (2022-2023) PV Rooftop, EV Support di tempat umum dan komersial, perumahan, industri, dan stasiun pengisian daya. Kemudian jangka menengah (2024-2025) Wind Farm kapasitas 70 MW pada 2024 dan Solar Farm kapasitas 50 MW pada 2025. Lalu jangka panjang (2026-2045) akan dibangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 910 MW pada 2028.

Selain itu, masih dalam rangka menciptakan green economy, IKN yang berada di atas lahan seluas sekitar 250 hektare, dari luasan tersebut terbagi atas bangunan, lahan tani dan hutan tropis Kalimantan. Konfigurasi ini akan melestarikan hutan Kalimantan sebagai hutan tropik dunia yang sejalan dengan komitmen Indonesia untuk Net Zero Emission pada 2050.

"IKN berada di atas lahan seluas sekitar 250 hektare, dari luasan tersebut hanya 25 persen untuk bangunan, 10 persen untuk green area seperti lahan tani, sisanya seluas 65 persen akan dibiarkan sebagai hutan untuk kebun binatang," ujar Agung.

Dalam pelaksanaan pembangunan IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan, banyak melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

“Beberapa teknologi baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan dalam sejarah pembangunan di Indonesia bakal diimplementasikan dalam membangun proyek ibu kota baru. Salah satu teknologi yang sebelumnya tidak pernah diterapkan adalah pembangunan tol bawah laut di IKN alias immerse tunnel,” tutur Danis.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, proses pembangunan IKN tetap mengedepankan aspek lingkungan, karena melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik. "Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan," kata Menteri Basuki dengan tegas.

5. Transportasi
Transportasi modern di IKN bukan hanya sekadar pengembangan jaringan jalan raya atau moda transportasi konvensional. Pemerintah memiliki visi yang lebih luas, merangkul teknologi canggih dan konsep mobilitas masa depan.

Pemerintah Indonesia telah merancang sistem transportasi di IKN yang dimulai dari pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), kereta cepat, hingga taksi terbang. Pada tahap pertama, transportasi umum di IKN nantinya akan menggunakan layanan angkutan umum berbasis hijau elektrik Bus Rapid Transit (BRT) beserta fasilitas pendukung halte dan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Elektrifikasi kendaraan merupakan langkah penting dalam upaya mengurangi jejak emisi karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim. Langkah ini sejalan dengan semangat green energy dan green economy yang diterapkan dalam pembangunan IKN.

Setelah tahap pertama rampung, di 2024, Ali Berawi, Deputi Teknologi Hijau dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan akan dibangun moda transportasi berbasis rel dalam kota seperti, MRT dan LRT yang menghubungkan IKN dengan daerah mitra, yakni Balikpapan dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Pemanfaatan moda transportasi Urban Air Mobility (Sky Taxy) dan Autonomous Vehicle juga akan dimulai.

6. Jaringan Telekomunikasi
Menuju konektivitas unggul, progres jaringan telekomunikasi di kawasan IKN juga tengah disiapkan. Sejak tahun lalu, pemerintah tengah melaksanakan pemetaan guna kebutuhan kapasitas jaringan backbone maupun jaringan akses/last mile di IKN. Pemerintah bersama para investor akan menyiapkan pengembangan jaringan 4G dan 5G untuk mendukung layanan publik dan penerapan smart city.

Pada tahap pertama 2022-2024, pemerintah membangun Palapa Ring integrasi guna menunjang konektivitas internet di wilayah Indonesia. Pembangunan ini juga termasuk menghubungkan jalur existing Palapa Ring tengah ke titik IKN baru melalui jalur Kota Balikpapan.

Sinyal telekomunikasi yang kuat dan merata menjadi prasyarat utama bagi bisnis dan masyarakat di IKN. Proyek ini mencakup perluasan cakupan jaringan seluler di seluruh kawasan, memastikan bahwa baik area perkotaan maupun pedesaan dapat menikmati akses yang sama terhadap layanan telekomunikasi.

Pembangunan IKN dan Cita-cita Peningkatan Ekonomi


(Foto: Dok Sindonews.com)

Sejak pertama kali digagas, pembangunan IKN tak luput dari pro kontra dan tak sedikit menemui tantangan dan hambatan. Bahkan sejumlah ahli dan profesional menilai terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan IKN. Namun, di tengah tantangan yang ada, pemerintah terus bekerja cepat menyelesaikan pembangunan IKN yang sejak awal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang terus berjalan diproyeksikan dapat menciptakan potensi ekonomi secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Hingga saat ini percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN terus dikebut. Presiden Jokowi optimis Ibu Kota Negara akan selesai dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang. Ia juga menyebut hingga akhir tahun 2023, komitmen investasi negara di sejumlah sektor di IKN nilainya mencapai Rp45 triliun. Dengan rincian total investasi pada groundbreaking September lalu mencapai Rp23 triliun, pada November 2023 sebesar Rp12 triliun dan pada Desember 2023 Rp10 triliun.

Untuk mencapai cita-cita besar itu, pemerintah terus berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab, di masa depan pembangunan IKN akan memberikan warisan yang layak untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik.