KPU Diminta Tak Anggap Sederhana Bocornya Data Pemilih Pemilu

KPU harus jujur dan terbuka dalam menjawab pertanyaan publik. Selain itu, KPU juga harus mampu mengkolaborasikan penanganan sistem teknologi informasi (IT) mereka dengan banyak pihak, tidak hanya pada lembaga negara.

"Menurut saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data)," paparnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Hasyim menjelaskan, saat ini tim IT KPU masih memeriksa kabar kebocoran data pemilihan tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah lebih lanjut, jika benar ditemukan kebocoran data.