KUR Permudah Akses UMKM

SEBAGAI bentuk komitmen terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pemerintah telah memangkas suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 2%, atau dari sekitar 9% turun menjadi 7%. Kebijakan penurunan suku bunga KUR itu berlaku efektif per 1 Januari 2018 mendatang. Sebaliknya, plafon total KUR membesar dari target total KUR tahun ini Rp106 triliun menjadi Rp120 triliun pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga menaikkan angka subsidi bunga KUR mikro dari sekitar 9,5% menjadi 10,5% dan KUR ritel dari 4,5% menjadi sekitar 5,5% atau naik 1%, serta KUR penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari 12% menjadi 14% atau naik 2%.

Untuk menjamin KUR semakin tepat sasaran pemerintah mengalokasikan minimum 50% penyaluran KUR pada sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi. Selama ini lembaga keuangan cenderung menghindari pembiayaan kepada UMKM yang bergerak pada sektor produksi. Alasannya, sektor produksi memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dibanding sektor perdagangan. Dengan memberi perhatian khusus pada sektor produksi pemerintah meyakini selain berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) juga memberi nilai tambah pada penyerapan tenaga kerja. Saat ini, diperkirakan total UMKM mencapai 59 juta yang tersebar pada seluruh penjuru negeri ini.

Kebijakan pemerintah yang menurunkan suku bunga KUR disambut positif kalangan perbankan yang menjadi penyalur KUR selama ini. Dengan penurunan suku bunga KUR menjadi 7%, manajemen Bank BRI optimistis semakin banyak UMKM yang bisa dilayani. Untuk tahun depan, jatah penyaluran KUR untuk bank pelat merah tertua milik negara itu naik sekitar 10% dari jatah plafon penyaluran KUR tahun ini. Adapun realisasi penyaluran KUR Bank BRI telah menembus angka Rp68,2 triliun hingga November 2017 atau sekitar 96% dari target yang dipatok sebesar Rp71,2 triliun pada tahun ini. Pihak Bank BRI mengklaim telah menyalurkan KUR senilai Rp132,4 triliun sepanjang periode Agustus 2015 hingga Agustus 2017 kepada 7,4 juta debitur.

Sambutan senada datang dari manajemen Bank Mandiri. Pihak bank pelat merah yang setia menyalurkan KUR tersebut merespons ke­bijakan penurunan suku bunga KUR 2% untuk tahun depan sebagai lang­kah tepat. Sebab, suku bunga yang rendah akan membuat masya­rakat lebih mudah mengakses pembiayaan. Hingga akhir November lalu Bank Mandiri menyatakan telah menyalurkan KUR Rp12,1 triliun atau 93% dari target yang dipasang sebesar Rp13 triliun tahun ini. Dari angka KUR yang disalurkan tersebut, manajemen bank BUMN itu mengklaim sekitar 40% dialokasikan kepada sektor produktif. Untuk tahun depan Bank Mandiri mendapat jatah KUR sebesar Rp14,5 triliun yang dialokasikan pada sektor produktif hingga 50%.

Lalu, sejauh mana realisasi penyaluran KUR menjelang tutup tahun ini? Merujuk publikasi terbaru dari pemerintah, realisasi penyaluran KUR telah menembus angka Rp91,3 triliun hingga akhir November lalu atau sekitar 85,6% dari target penyaluran KUR yang dipatok Rp106,6 triliun pada tahun ini. Penerima KUR didominasi KUR mikro sebanyak 70,4%, disusul KUR ritel sekitar 29,3% dan KUR TKI sekitar 0,3%. Adapun KUR yang sudah sampai kepada empat juta debitur di­nyatakan tergolong lancar. Indikatornya, rasio kredit macet hanya 0,21% atau relatif rendah. Guna memperluas jangkauan KUR peme­rintah memperbanyak saluran, selain menambah bank penyalur juga menggandeng lembaga keuangan bukan bank, termasuk koperasi.

Upaya pemerintah meningkatkan pembiayaan UMKM dengan memangkas suku bunga KUR patut diapresiasi. Salah satu kelemahan dari UMKM adalah rendahnya permodalan sehingga sulit menaikkan daya saing dan kapasitas hingga kapabilitas. Karena itu, membayang­kan saja agar bisa memenangkan persaingan di pasar global tidak sampai. Bank Indonesia pernah merilis rata-rata pembiayaan UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6% terhadap PDB kecuali di Indonesia yang baru mencapai rasio sekitar 7,1% terhadap PDB. Kita berharap dipangkasnya suku bunga KUR menjadi 7% dapat dirasakan manfaatnya lebih banyak oleh pelaku UMKM.