KPU Harus Perkuat Sistem Teknologi untuk Lindungi Data Pemilih

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diminta segera berbenah diri pascamunculnya informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman bagi pemilih sekaligus menjaga kredibilitas pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan, publik saat ini seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa atas data pribadi yang dimiliki. Padahal masyarakat dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan data pribadinya untuk kepentingan pemilu.

"Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini," kata Khairunnisa dalam keterangannya, Jumat(1/12/2023).



Semestinya, kata Khairunnisa, KPU mempersiapkan pemilu dengan matang, mulai dari sumber daya manusia (SDM), perangkat, hingga teknologi yang digunakan.

"Walaupun pemungutan suara kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan pemilu yang lain. Seperti pendaftaran pemilih, sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang juga perangkat teknologinya," katanya.

Perludem sangat menyayangkan terjadinya kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Padahal KPU sebelumnya selalu mengatakan penting menjaga dan melindungi data pemilih. "Walaupun bisa saja kebocoran ini bukan dari KPU, tetapi KPU perlu melakukan penelusuran juga terhadap hal ini," katanya.

KPU perlu terus berbenah diri karena publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik, termasuk juga dengan keamanan sibernya.



Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini, peretas dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu.