Resesi di Depan Mata, Sandiaga Sarankan Percepat Program Pemulihan Ekonomi
loading...
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kedua kiri) dan Sandiaga Salahuddin Uno saat penandatanganan MoU antara BEI dengan KAHMIPreneur di Jakarta, Jumat (7/8/2020). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, saat ini Indonesia tengah dihantui oleh resesi ekonomi akibar virus Covid-19. Bahkan, negara besar dan negara kecil sudah jatuh ke jurang resesi.
Menurut dia, resesi ekonomi diprediksi menghantam Indonesia di tengah pandemi virus Covid-19. Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini, ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Corona tak bisa ditekan.
"Saya sampaikan bahwa resesi sudah semakin nyata di depan kita. Apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke pemda dan UMKM lambat realisasinya. Harusnya 8 provinsi share PDB nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga 0%. Cepat realisasinya serta besar nilainya,” tandas Sandi saat menghadiri penandatangan MoU antara BEI dengan KAHMIPreneur di Jakarta, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, Fadel Minta Jokowi Lakukan Langkah Berani)
Menurut dia, di kuartal II-2020 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi minus 5,32%. Jika kuartal III mau selamat, maka harus bisa menjadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor riil. (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, DPR Optimistis Penyaluran Bansos Pacu Perbaikan)
“Untuk dana PEN melalui jalur HIMBARA dan bank daerah sudah berjalan baik. Hanya saja, nilainya kecil hanya Rp30 triliun. Belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli yang terus menurun,” tandasnya.
Senada diungkapkan anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. Menurut dia, pemerintah memang harus segera mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi untuk menghindari resesi. Percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya.
“Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena desain skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid ini. Beliau yang siapkan sejak awal sesuai UU No 2 tahun 2020,” tandas Kamrussamad.
Pemberian BLT kepada 13, 8 juta pekerja non-PNS dan non-BUMN dengan gaji di bawah Rp5 juta dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan selama 4 bulan, lanjutnya, memang bisa meningkatkan daya beli pekerja. Namun, menurut dia, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi.
Menurut dia, resesi ekonomi diprediksi menghantam Indonesia di tengah pandemi virus Covid-19. Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini, ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Corona tak bisa ditekan.
"Saya sampaikan bahwa resesi sudah semakin nyata di depan kita. Apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke pemda dan UMKM lambat realisasinya. Harusnya 8 provinsi share PDB nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga 0%. Cepat realisasinya serta besar nilainya,” tandas Sandi saat menghadiri penandatangan MoU antara BEI dengan KAHMIPreneur di Jakarta, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, Fadel Minta Jokowi Lakukan Langkah Berani)
Menurut dia, di kuartal II-2020 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi minus 5,32%. Jika kuartal III mau selamat, maka harus bisa menjadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor riil. (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, DPR Optimistis Penyaluran Bansos Pacu Perbaikan)
“Untuk dana PEN melalui jalur HIMBARA dan bank daerah sudah berjalan baik. Hanya saja, nilainya kecil hanya Rp30 triliun. Belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli yang terus menurun,” tandasnya.
Senada diungkapkan anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. Menurut dia, pemerintah memang harus segera mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi untuk menghindari resesi. Percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya.
“Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena desain skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid ini. Beliau yang siapkan sejak awal sesuai UU No 2 tahun 2020,” tandas Kamrussamad.
Pemberian BLT kepada 13, 8 juta pekerja non-PNS dan non-BUMN dengan gaji di bawah Rp5 juta dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan selama 4 bulan, lanjutnya, memang bisa meningkatkan daya beli pekerja. Namun, menurut dia, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi.
(nbs)
Explore More