Ekonomi Minus 5,32%, Fadel Minta Jokowi Lakukan Langkah Berani
loading...
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. FOTO/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) merilis kondisi ekonomi pada Kuartal II/2020 mengalami minus hingga 5,32%. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad pun meminta agar pemerintah tidak menganggap enteng persoalan ini dan segera melakukan terobosan yang berani agar kondisi genting ini segera bisa diatasi.
"Menurut saya, kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Misalnya membatasi bayar utang untuk kita gunakan membiayai ekonomi kecil," ujarnya di sela Media Expert Meeting bertema Sidang Tahunan MPR RI, Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, DPR Optimistis Penyaluran Bansos Pacu Perbaikan)
Fadel berharap dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020 mendatang, Presiden Jokowi bisa memanfaatkan untuk menyampaikan pesan yang bisa memberikan harapan kepada rakyat di tengah situasi yang serba sulit saat ini.
"Pada kesempatan nanti jangan hanya menyampaikan hal biasa-biasa saja. Presiden harus menyampaikan sesuai yang membawa harapan bagi masyarakat, terutama menyangkut kondisi ekonomi. Kalau ini gak ada, saya percaya kondisi akan lebih buruk lagi," kata Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ini. (Baca juga: Sasar 13,8 Juta Pekerja, Begini Mekanisme Penyaluran Bansos Karyawan)
Mantan Gubernur Gorontalo ini mengatakan, sejauh ini belum ada tanda-tanda perbaikan substansial yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya. "Hanya beberapa hal, perbaiki sana, bikin tim ekonomi, tapi apa yang dibikin tidak kelihatan. Orang menunggu-nunggu. Sekarang sudah semakin hari semakin berkurang tingkat kesabarannya. Ini sudah memuncak. Kalau Presiden tidak menyampaikan sesuatu maka akan repot," katanya.
Mantan politikus Partai Golkar ini mengatakan, saat ini keluhan dari berbagai daerah semakin besar akibat pendapatan daerah yang menurun karena pemasukan dari pajak tidak maksimal. Akibatnya, mereka kesulitan membiayai kebutuhan pemerintah daerah.
"DKI juga minus, Jabar, beberapa daerah lain, semakin hari semakin repot. Saya yakin ini akan ada bencana berat di daerah karena tidak mampu lagi (menanggung beban) karena daerah semakin parah," katanya.
Menurut Fadel, Presiden Jokowi mengeluh bahwa belanja negara masih kurang maksimal. Bahkan, hingga Agustus 2020, tingkat belanja baru 30%. "Ini artinya kurang kerja. Ada yang cuma 24%. Ini ada yang salah dalam mengelola pemerintahan. Ketika saya jadi gubernur, saya sangat keras dalam spending (belanja) karena ini berbanding lurus dengan kondisi ekonomi," tuturnya.
Menurut dia, saat ini banyak PNS di daerah yang tidak bisa bekerja dengan baik karena keadaan yang semakin parah. "Kalau ini terus berlangsung, saya khawatir ini akan terjadi sesuatu. Saya kurang percaya dengan ulasan-ulasan manis yang mengatakan Indonesia akan bla...bla...bla.," tandasnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini melanjutkan, sejauh ini rakyat masih "dininabobokkan" dengan anggapan sebagai negara yang akan cepat recovery. "Itu manis-manis mulut saja padahal orang teriak daya beli tak ada. Maka kita harapkan Presiden harus menyampaikan harapan. Kalau tidak akan terjadi sesuatu yang akan menyesal di kemudian hari," ungkapnya.
Karena itu, kata Fadel, pemerintah harus segera membuat terobosan kebijakan untuk segera keluar dari kondisi sulit saat ini. "Tidak boleh menunggu. Sekarang ini diam saja. Dana di perbankan ada tapi nggak bergerak, UKM mandek, kredit tanpa agunan banyak tapi nggak ada kebijakan khusus. Kami panggil OJK, BI, ada duit tapi langkah mereka saling tunggu satu dengan yang lain," katanya.
"Menurut saya, kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Misalnya membatasi bayar utang untuk kita gunakan membiayai ekonomi kecil," ujarnya di sela Media Expert Meeting bertema Sidang Tahunan MPR RI, Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, DPR Optimistis Penyaluran Bansos Pacu Perbaikan)
Fadel berharap dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020 mendatang, Presiden Jokowi bisa memanfaatkan untuk menyampaikan pesan yang bisa memberikan harapan kepada rakyat di tengah situasi yang serba sulit saat ini.
"Pada kesempatan nanti jangan hanya menyampaikan hal biasa-biasa saja. Presiden harus menyampaikan sesuai yang membawa harapan bagi masyarakat, terutama menyangkut kondisi ekonomi. Kalau ini gak ada, saya percaya kondisi akan lebih buruk lagi," kata Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ini. (Baca juga: Sasar 13,8 Juta Pekerja, Begini Mekanisme Penyaluran Bansos Karyawan)
Mantan Gubernur Gorontalo ini mengatakan, sejauh ini belum ada tanda-tanda perbaikan substansial yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya. "Hanya beberapa hal, perbaiki sana, bikin tim ekonomi, tapi apa yang dibikin tidak kelihatan. Orang menunggu-nunggu. Sekarang sudah semakin hari semakin berkurang tingkat kesabarannya. Ini sudah memuncak. Kalau Presiden tidak menyampaikan sesuatu maka akan repot," katanya.
Mantan politikus Partai Golkar ini mengatakan, saat ini keluhan dari berbagai daerah semakin besar akibat pendapatan daerah yang menurun karena pemasukan dari pajak tidak maksimal. Akibatnya, mereka kesulitan membiayai kebutuhan pemerintah daerah.
"DKI juga minus, Jabar, beberapa daerah lain, semakin hari semakin repot. Saya yakin ini akan ada bencana berat di daerah karena tidak mampu lagi (menanggung beban) karena daerah semakin parah," katanya.
Menurut Fadel, Presiden Jokowi mengeluh bahwa belanja negara masih kurang maksimal. Bahkan, hingga Agustus 2020, tingkat belanja baru 30%. "Ini artinya kurang kerja. Ada yang cuma 24%. Ini ada yang salah dalam mengelola pemerintahan. Ketika saya jadi gubernur, saya sangat keras dalam spending (belanja) karena ini berbanding lurus dengan kondisi ekonomi," tuturnya.
Menurut dia, saat ini banyak PNS di daerah yang tidak bisa bekerja dengan baik karena keadaan yang semakin parah. "Kalau ini terus berlangsung, saya khawatir ini akan terjadi sesuatu. Saya kurang percaya dengan ulasan-ulasan manis yang mengatakan Indonesia akan bla...bla...bla.," tandasnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini melanjutkan, sejauh ini rakyat masih "dininabobokkan" dengan anggapan sebagai negara yang akan cepat recovery. "Itu manis-manis mulut saja padahal orang teriak daya beli tak ada. Maka kita harapkan Presiden harus menyampaikan harapan. Kalau tidak akan terjadi sesuatu yang akan menyesal di kemudian hari," ungkapnya.
Karena itu, kata Fadel, pemerintah harus segera membuat terobosan kebijakan untuk segera keluar dari kondisi sulit saat ini. "Tidak boleh menunggu. Sekarang ini diam saja. Dana di perbankan ada tapi nggak bergerak, UKM mandek, kredit tanpa agunan banyak tapi nggak ada kebijakan khusus. Kami panggil OJK, BI, ada duit tapi langkah mereka saling tunggu satu dengan yang lain," katanya.
Lihat Juga :
(nbs)
