Ekonomi Minus 5,32%, Fadel Minta Jokowi Lakukan Langkah Berani

Jum'at, 07 Agustus 2020 - 17:39 WIB
loading...
Ekonomi Minus 5,32%,...
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. FOTO/SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) merilis kondisi ekonomi pada Kuartal II/2020 mengalami minus hingga 5,32%. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad pun meminta agar pemerintah tidak menganggap enteng persoalan ini dan segera melakukan terobosan yang berani agar kondisi genting ini segera bisa diatasi.

"Menurut saya, kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Misalnya membatasi bayar utang untuk kita gunakan membiayai ekonomi kecil," ujarnya di sela Media Expert Meeting bertema Sidang Tahunan MPR RI, Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Ekonomi Minus 5,32%, DPR Optimistis Penyaluran Bansos Pacu Perbaikan)

Fadel berharap dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020 mendatang, Presiden Jokowi bisa memanfaatkan untuk menyampaikan pesan yang bisa memberikan harapan kepada rakyat di tengah situasi yang serba sulit saat ini.

"Pada kesempatan nanti jangan hanya menyampaikan hal biasa-biasa saja. Presiden harus menyampaikan sesuai yang membawa harapan bagi masyarakat, terutama menyangkut kondisi ekonomi. Kalau ini gak ada, saya percaya kondisi akan lebih buruk lagi," kata Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ini. (Baca juga: Sasar 13,8 Juta Pekerja, Begini Mekanisme Penyaluran Bansos Karyawan)

Mantan Gubernur Gorontalo ini mengatakan, sejauh ini belum ada tanda-tanda perbaikan substansial yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya. "Hanya beberapa hal, perbaiki sana, bikin tim ekonomi, tapi apa yang dibikin tidak kelihatan. Orang menunggu-nunggu. Sekarang sudah semakin hari semakin berkurang tingkat kesabarannya. Ini sudah memuncak. Kalau Presiden tidak menyampaikan sesuatu maka akan repot," katanya.

Mantan politikus Partai Golkar ini mengatakan, saat ini keluhan dari berbagai daerah semakin besar akibat pendapatan daerah yang menurun karena pemasukan dari pajak tidak maksimal. Akibatnya, mereka kesulitan membiayai kebutuhan pemerintah daerah.

"DKI juga minus, Jabar, beberapa daerah lain, semakin hari semakin repot. Saya yakin ini akan ada bencana berat di daerah karena tidak mampu lagi (menanggung beban) karena daerah semakin parah," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Dampak Pandemi Covid-19,...
Dampak Pandemi Covid-19, Munculkan Kepedulian yang Nyata bagi Sesama
Kepala BIN Budi Gunawan...
Kepala BIN Budi Gunawan Beri Peringatan Winter is Coming, Begini Kata Pengamat Keamanan
Ekonomi Lokal Benteng...
Ekonomi Lokal Benteng Hadapi Resesi
Podcast Aksi Nyata:...
Podcast Aksi Nyata: Pemuda Perindo Bagikan Tips Hadapi Resesi
Merenda Optimisme dalam...
Merenda Optimisme dalam Histeria Ekonomi
Presiden Jokowi Dorong...
Presiden Jokowi Dorong Kemitraan ASEAN-Uni Eropa: Harus Didasari Kesetaraan
Antisipasi Krisis, Ini...
Antisipasi Krisis, Ini Isi Pertemuan Prabowo dan Tokoh Ekonomi Nasional di Istana
WHO Warning Angka Kasus...
WHO Warning Angka Kasus Covid-19 Akibat NB.1.8.1Terus Melonjak Cepat
Risiko Resesi Amerika...
Risiko Resesi Amerika Semakin Besar, Begini Isi Ramalan Goldman Sachs
Rekomendasi
PHEV Indonesia 2026:...
PHEV Indonesia 2026: Tahun Ketika BYD Memangkas Harga, Pasar Berlipat Ganda
Situ Rompong Tangsel...
Situ Rompong Tangsel Menyusut Tinggal 1,7 Hektare, Warga Duga Ada Maladminsitrasi
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved