Menanti Suara Kritis Dokter Indonesia dari Kota Kendari

Mengapa IDI? Sebab, pertama, secara de facto IDI-lah satu-satunya organisai profesi dokter yang ada di Indonesia. IDI-lah yang merupapan refresentasi dokter Indonesia secara nasional dan maupun internasional. Kedua, IDI beranggotakan para sajana, yang profesional dan cerdik pandai. Ketiga, karena dengan memberi masukan dan analisa kritis maka IDI telah melaksanakan meaningful participation dokter Indonesia.

Dan, suara kritis IDI tersebut seharusnya dimaknai oleh ketiga Paslon sebagai sumbangsih IDI bagi proses demokrasi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bukankah meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera adalah salah satu tujuan IDI. Selaras pula dengan tema Rakernas, yang ingin agar IDI bangkit dan bersatu untuk rakyat Indonesia.

Di luar soal Pilpres, sebetulnya Pemilu Indonesia masih tersisa menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar yang cukup “menghantui”, yakni kematian penyelenggara pemilu 2019 lalu. Data KPU tahun 2019 menunjukkan 894 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan 5.175 yang mengalami sakit. Salah satu faktor yang diduga sebagai penyebabnya adalah beban kerja yang cukup besar dan berat.

Bila memang penyebab kematian 2019 lalu karena beban kerja yang berat dan melelahkan maka dapat dikatakan risiko Pemilu 2024 lebih berat lagi. Mengapa demikian? Sebab setelah Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan diselenggarakan pula Pemilihan Kepala Daerah serentak bulan Septemebr 2024.

Beban pekerjaannya 2024 lebih panjang dan tentu lebih berat serta melelahkan dibanding 2019. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kejadian 2019 terulang kembali. Karena itu KPU dan pemerintah perlu waspada dengan melakukan mitigasi risiko atas segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Catatan Akhir
Memang sebagian orang awam masih sulit memahami bila organisasi profesi seperti IDI bisa berbeda pendapat dengan pemerintah. Apalagi bila perbedaan pendapat itu cukup kritis. Bahkan sebagian dokter anggota IDI yang kebetulan pejabat pemerintah pun kadang sulit memahaminya.

Ketika pembangunan makin pesat, informasi makin berkembang, tuntutan masyarakat untuk maju juga makin meningkat maka tidak perlu heran bila suatu saat pemerintah terlihat kurang mampu berkerja sendirian memenuhi tuntutan masyarakat. Atau karena pemerintah terlalu sibuk dengan pekerjaan rutinnya sehingga tidak lagi abai akan kebutuhan masyarakatnya.

Pada saat itulah masyarakat menuntut keterlibatan organisasi profesi dan kaum cerdik pandai untuk bersuara dan melolongnya. Organisasi profesi diposisikan mitra strategis dan berpikir kritis dari pemerintah.

IDI sebagai bahagian dari masyarakat yang beranggotakan kaum profesional dan cerdik pandai tidak ada juga salahnya merespon kehendak warga masyarakat tersebut. Menyampikan gagasan berdasarkan keilmuan dan kecendekiaannya. Gagasan yang dapat berarti melengkapi kebijakan dan program pemerintah, namun dapat pula meminta agar pemerintah mengganti kebijakan dan programnya sebab tidak menjadi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Lebih dari itu organisasi profesi dapat pula mengusulkan agar pemerintah mengganti karena kebijakan dan program karena sebab dinilainya dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sekalipun dapat dikatakan bahwa kebijakan dan program pemerintah tersebut merupakan upaya mendatangkan investasi dan uang bagi negara.

Sebaliknya, bila berdasarkan keilmuan yang dimliki, kebijakan dan program pemerintah tersebut baik dan bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat maka IDI sebagai organisasi profesi pun harus mengakuinya secara jujur.

Karena itu, penulis sangat berharap agar suara kritis dokter Indonesia dapat digelorakan dari Kota Kendari untuk kesehatan masyarakat Indonesia dan untuk Pilpres 2025. Salus populi suprema lex esto atau Salus populi suprema est. “Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi” (Marcus Tullius Cicero, 106-43 SM). Wallahu a'lam bishawab.