Resiliensi Ekonomi Dalam Negeri Melalui UMKM

Pada pengalaman krisis ekonomi moneter dan politik Indonesia tahun 1998, tatkala perusahaan besar bertumbangan karena terjadinya pelemahan nilai rupiah hampir 208%, sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja di banyak sektor usaha. Kala itu, perekonomian Indonesia dalam titik nadir.

Pertumbuhan ekonominya terkontraksi sangat dalam sampai minus 13,1% pada tahun 1998 dari positif 4,7% tahun 1997. Akan tetapi, ketika sektor formal tiarap, sektor informal dan usaha mikro justru menjamur dan membawa perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali.

Alhasil, tercatat penyerapan tenaga kerja informal pun meningkat signifikan dan bisa tumbuh positif 8,7% pada 1998, sehingga dapat menampung sebagian besar para pekerja yang dirumahkan. Begitu pula di tahun 2020 tatkala terjadi pandemi, UMKM telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia yang telah terbukti tahan terhadap resesi ekonomi akibat pandemi.

Bahkan UMKM berhasil menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat terjadi resesi. Berdasarkan berbagai catatan sejarah tersebut, maka sejatinya dapat diakui bahwa kekuatan UMKM tersebut tidak terlepas dari perputaran transaksi yang cepat, serta menggunakan produksi domestik dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat, sehingga fondasi ekonomi pun dapat terjaga dengan kuat.

Hingga saat ini, UMKM masih menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Artinya, kontribusi UMKM sangat penting dalam menjaga perputaran roda ekonomi bangsa karena tidak hanya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi semata, namun juga berkontribusi besar dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong inklusivitas ekonomi.

Meski demikian, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada. Kendala tersebut berupa masih belum mampu menembus pasar internasional, transfer teknologi, dan pelatihan kerja yang rendah. Kendala tersebut menegaskan bahwa UMKM Indonesia masih memiliki daya saing rendah di pasar global.

Tantangan UMKM di Indonesia
Secara umum, produktivitas UMKM Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN dengan tingkat pembangungan yang relatif sama, termasuk dari segi kontribusi ekspor, partisipasi untuk produksi global dan regional serta kontribusi terhadap nilai tambah. Padahal, berdasarkan ASEAN Investment Report yang dirilis September 2022, Indonesia memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN.

Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia pun sejatinya merupakan yang paling besar di ASEAN.

Di negara-negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35%-85%. Akan tetapi, jika dilihat dari kinerjanya, Indonesia masih kalah dari Myanmar yang UMKM-nya mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB setempat.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas juga masih berada di level 15,7%. Angka tersebut sangat rendah dibandingkan beberapa negara lainnya seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%.

Adapun salah satu alasan ekspor UMKM Indonesia sangat rendah karena kelayakan produk Indonesia dinilai belum mumpuni dalam memenuhi kebutuhan ekspor.